Tanpa Sanksi Tegas, DLH Tanjabbar Hanya Surati Pabrik Kelapa Gudang Alo

TANJABBAR – Pabrik pengolahan kelapa dalam PT  Prima Makmur Abadi (Gudang Alo), belum lama ini di keluhkan oleh masyarakat setempat atas pencemaran limbah asap, namun DLH Tanjabbar tak beri sanksi tegas. Ada apa?

Terkait hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akhirnya melayangkan surat ke perusahaan. Di mana yang beroperasi di RT 10, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar tersebut.

Baca juga : Lagi, Kecelakaan di Muaro Jambi, Mahasiswi UIN Meninggal di Tempat

Sayangnya, dalam surat tersebut. DLH hanya meminta menghentikan penggunaan batubara, tanpa adanya sangsi tegas.

Kepala DLH Tanjabbar Suparjo mengatakan, jika pihaknya sudah menyurati perusahaan Gudang Alo tersebut.

Dalam surat itu, pihaknya hanya meminta penghentian penggunaan batubara, untuk pengolahan kelapa.

“Kita sudah surati 5 November 2021 lalu, salah satunya meminta untuk di hentikan bahan bakarnya. Dari batubara ke Kayu, Briket atau Cangkang,” Katanya saat di konfirmasi, Kamis (11/11/21).

Saat di tanya kalau perusahaan tidak mentaati surat tersebut, Ia menyebutkan akan memaksakan. Sayangnya dalam surat tersebut, DLH Tanjabbar tidak ada sanksi tegas jika tidak menjalankan aturan.

“Kita hanya minta mereka koperatif. Kalau mereka tidak taati. Ya kita paksakan,” tegasnya.

Untuk di ketahui dalam surat Dinas Lingkungan Hidup Tanjabbar tertanggal 5 November 2021, terdapat lima poin yang di sampaikan ke pihak perusahaan PT PMA.

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Pertama, Menghentikan bahan bakar batu bara dan menggantinya, dengan bahan bakar organik (kayu bakar/cangkang). Kedua untuk melaksanakan kewajiban pengolahan lingkungan dengan baik, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Ketiga, untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar lokasi usaha. Keempat, untuk menambah cerobong pembuangan hasil pembakaran, lebih kurang sekitar 15 meter. Dan kelima meminta kepada perusahaan untuk melaporkan laporan RKL/RPL, secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup. (hry)

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033