BERITA SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun, kembali melakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen pada tahun 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan RI.
Pandemi Covid-19 tak ada hentinya, sehingga anggaran yang semestinya di peruntukkan untuk kebutuhan masyarakat harus di kembali lagi ke Pemerintah. Mirisnya lagi anggaran tersebut, kembali ke Pemerintah Pusat.
Padahal totalnya mencapai Rp 52 Miliar, yang di lakukan pengurangan dari anggaran daerah yang sudah di transfer oleh Pusat.
Baca Juga : Musrenbang RKPD Sarolangun, Bupati : Fokus Untuk Ketahanan Pangan
Terkait hal itu, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengkritik sistem pelaksanaan refocusing anggaran 2021. Sebab ini dapat mengakibatkan adanya sejumlah kegiatan, yang seharusnya teranggarkan pada APBD di batalkan.
“Tentu saja, ada beberapa anggaran yang sudah kita setujui kemarin terpaksa kita refocusing. Seharusnya kalau memang ada planning ingin di refocusing, harusnya anggaran tidak di turunkan, di tahan saja di pusat. Jadi kita tidak bahas lagi,” katanya kepada para awak media, Senin (29/03/2021).
Kegiatan Tertunda
Tontawi menjelaskan, program kegiatan yang sudah di informasikan ke masyarakat akan di laksanakan pada tahun 2021 ini menjadi tertunda, bahkan di coret. Sehingga menjadi pertanyaan bagi masyarakat, kenapa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan di bangun di coret lagi.
“Sementara ini sudah kita ketok, kita bahas dan kita Informasikan ke masyarakat. Ternyata sekarang di coret lagi, jadi ini pertanyaannya masyarakat. Karena mereka tidak tahu bagaimana sistem pemerintah dan keuangan kita, yang mereka tahu pembangunan sudah ada di desa mereka. Tau-tau di coret, akhirnya kita di kambing hitam kan, baik pemerintah maupun DPRD sendiri,” ungkapnya.
Lihat Juga Video : Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Balongan Indramayu, Terdengar Ledakan
Ia berharap kedepannya, Pemerintah Pusat jika memang ingin melakukan refocusing anggaran, agar di lakukan pengurangan sejak awal. Karena dengan refocusing ini, tentu akan menjadi masalah bagi daerah.
“Kedepan kita tidak mau seperti ini, dan kita harapkan pemerintah pusat kalau memang ada planning di kurangi budgetnya. Ya kurangi di awalnya, jangan di transfer lagi ke daerah setelah itu di tarik. Ini jadi masalah bagi kita di daerah dalam rangka refocusing anggaran. Kemarin ada khusus untuk infrastruktur itu tetap jalan, nanti kita akan membayarnya di tahun berjalan. Nanti kita akan cicil, sehingga kegiatan tetap jalan. Hanya bayar di tahun depan,” tandasnya. (Ajk)