BERITA SAROLANGUN – Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari, apresiasi Musrenbang RKPD tahun 2020 Pemkab, yang di laksanakan di ruang aula Kantor Bappeda Sarolangun, Senin (29/03/2021).
Tontawi secara terbuka, sangat mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2020 pemkab tersebut, karena di lakukan lebih terbuka. Dengan menghadiri seluruh pemangku kepentingan, termasuk mendatangkan narasumber dari Kementrian dalam negeri (Kemendagri), Bappenas RI dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Baca Juga : Ajukan ke Musrenbang, DPRD Beserta PUPR Kota Jambi Turun Langsung
“Saat ini ada sistem informasi Pemerintah daerah (Sipd), yang baru di terapkan di Kabupaten Sarolangun tahun ini sangat bagus. Kita sudah melihat tadi ada pemaparan dari narasumber, baik dari Bappenas, Kemengadri dan Bappeda Provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga menyampaikan, bahwa melalui Musrenbang RKPD ini akan menjadi acuan dalam menyusun anggaran APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2022 mendatang.
Siap Bersinergi
Selain itu, DPRD Sarolangun juga akan siap bersinergi dalam membahas bersama hingga tuntas. Dalam mewujudkan pembangunan daerah, yang lebih baik lagi kedepan.
“Tentu ini acuan kita, dalam rangka menyusun anggaran APBD 2022 kedepan. Anggaran ini, akan di bahas bersama-sama sebagaimana biasanya. Musrenbang selalu di lakukan setiap tahun, di mana finalisasinya ke RKPD di tanggal 25 maret ini harus selesai. Kemudian langsung di susun kendala RKUA PPAS, lalu di sampaikan ke DPRD untuk di bahas bersama,” ujarnya.
Lihat juga video : Bupati Wanita Jago Offroad, Jajal Jalur Ekstrim Adhyaksa Adventure
Oleh karena itu, Ia berharap kepada Pemda untuk tetap fokus dalam peningkatan ketahanan pangan kedepannya. Hal itu dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyatakat, sehingga tetap survive di tengah wabah virus corona saat ini yang masih belum berakhir.
“Kita tahu wabah virus Corona berdampak terhadap ekonomi yang turun. Alhamdulillah, sekarang step by step sudah berkembang. Kemendagri tadi menyampaikan, yang di bahas itu hanya volume dan pagu anggaran saja, tidak yang lain-lain. Tidak teknis, kalau teknis di bahas saat pembahasan APBD, ini yang harus kita lakukan bersama. Baik eksekutif maupun legislatif, dalam rangka pembahasan APBD di 2022 nanti,” tegasnya. (Ajk)