BERITA JAMBI – DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (MAPPAN) gelar aksi demo di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (9/9/21). MAPPAN desak evaluasi atau copot Kadis Kehutanan terkait PT MPG
Aksi damai ini buntut dugaan pembiaran Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi atas aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT MPG.
Perusahaan tersebut mengarap lahan sawit dalam kawasan Hutan Produksi di wilayah Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur. Tak main-main, PT MPG mengarap sekitar 1000-1200 hektar.
Hadi Prabowo Sekjen DPP LSM MAPPAN dalam orasinya menantang Gubernur Jambi untuk mengeluarkan rekomendasi serta merintahkan 2 OPD itu untuk proses hukum. Hal ini sebagaimana amanat Undang – Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Baca Juga : Geram, Pimpinan DPRD Merangin Bakal Laporkan PT Sitasa Energi ke Jokowi
“Kalau memang Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan tidak sanggup untuk bekerja, copot dan gantikan dengan orang – orang yang memiliki kemampuan di jiwa sebagai leader,” orasinya.
Dugaan tak ditindaklanjuti dan lempar tanggung jawab Dinas Kehutanan dan Gakkum KLHK, menjadi penyebab MAPPAN mengelar aksi. Pun demikian, inilah yang membuat MAPPAN desak copot Kadis Kehutanan
“Dinas Kehutanan memiliki wewenang penuh untuk melakukan upaya hukum atas dugaan pelanggaran dalam Kawasan Hutan di Provinsi Jambi,” tegasnya.
Lembek ke Perusahaan
Mirisnya, seolah lembek ke perusahaan tapi keras ke masyarakat terlihat dari upaya Dinas Kehutanan. Hadi menjelaskan hal itu pada kasus tahun 2020 di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menetapkan Efendi Siagian sebagai tersangka.
Seperti halnya perusahaan, Siagian tersangka dugaan perambahan Kawasan Hutan. Namun berbeda, jika PT MPG menggarap 1000-1200 hektar, petani sawit di Tanjabbar itu mengarap lahan lebih kecil yakni 40 hektar.
“Lantas apa bedanya dengan kasus PT MPG,” tanya Hadi.
Baca Juga : Mobil Bupati Tabrak Truk Batubara, Begini Keterangan Polres Batanghari
Gushendra, Kabid Penanganan Konflik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menemui para pengunjuk rasa. Sempat berlangsung panas.
Kemudian, perwakilan pendemo diterima Oleh Asisten 1, Kadis Kehutanan dan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi. Pertemuan berlangsung di ruangan Asisten 1 Drs. H Apani Saharudin.
(Red)