SAROLANGUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sarolangun, M.Saihu menghentikan penertiban pedagang yang berada didepan Gedung Pasar Singkut, Sabtu (3/3/2018). Ia beranggapan, tidak adanya surat pemberitahuan kepada dirinya selaku ketua Dewan, seolah fungsi Dewan tiada artinya.
“Sepakati dan berunding dulu antara eksekutif dan legislatif untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat ini, dan tidak ada bongkar-bongkar untuk sementara waktu jadi apapun keputusan di hari Senin atau Selasa nanti itu yang kita jalankan disini nantinya,” kata Saihu di depan Kasat Pol PP.
Menurut Saihu, Penertiban yang dilakukan terlalu cepat, sebab gedung Pasar Singkut yang megah belum juga di resmikan.
“Menurut saya, ini terlalu cepat untuk menertibkan para pedagang ini. Jadi kalau menurut saya pasar ini harus diresmikan terlebih dahulu selesai perkara, setelah itu baru digusur, jangan main main gusur saja, dan dipindahkan juga nanti mau lebaran datang lagi. Jadi pasar ini diresmikan dulu supaya masyarakat jualan disitu saja,” bilangnya.
Ternyata, Satpol PP sudah kedua kali mendatangi lokasi pasar. Namun dari awal tidak ada perundingan atau pertemuan dengan pihak legislatif, maka dari itu, Saihu mengatakan harus ada pertemuan dalam menyelesaikan persoalan penertiban.
“Iya persoalannya kami tidak pernah diajak berunding dan kami tidak tau penindakan seperti ini. Karena tidak tau kami harus bukan mengatakan ini ditinggalkan, seharusnya diajaklah wakil rakyat supaya rakyat tau apa persoalan yang sebenarnya, kalau masalah macet kami akan urus agar tidak macet lagi,” Jelasnya
Dengan tidak disampaikan kepada Dewan akan dilakukan penertiban pasar, Saihu merasa kecewa dengan sikap Dinas terkait.
“Sangat kecewa tidak penyampaian dengan saya (DPR). Karena DPR adalah wakil rakyat, kan undang undang nomor 23 mengatakan pemerintah itu eksekutif dan legislatif, kenapa legislatif tidak diajak karena fungsi pegawasan itu kami, dan penindakan itu atas izin pengawasan,” tegasnya.
Saat disinggung bahwa dirinya sebagai penghalang dalam penertiban pasar tersebut dan adanya kepentingan untuk 2019 mendatang, Saihu menegaskan tidak ada kaitan dengan perihal tersebut.
“Tidak ada saya menghalang, cuma yang saya katakan kita pemerintah ini harus membina dan mengurus masyarakat, bukan kita menindak sekehendak kita, kalau ada kepentingan 2019 nanti tanpa pasar ini saya juga jadi kemarin, apa urusannya dan saya belum tentu nyalon kalau pemerintah berpolitik seperti ini,” tegas Saihu
Sebelumnya, penertiban yang dibantu TNI dan Polri itu, mendapat perlawanan dari para pedagang perempuan. Bukan berupa fisik, melainkan sebuah ancaman yang dilontarkan kepada petugas.
“Awas lah kalau bongkar, kami akan telanjang disini,” ungkap salah satu Pedagang kaki Lima (PKL)
Tidak hanya itu, emak-emak itu menuding petugas tersebut tidak punya hati nurani.
“Kalian ini dibesarkan oleh emak-emak juga, janganlah begitu. Anak kami butuh biaya sekolah, dan kami tidak mencari kaya hanya untuk makan, dan juga buat biaya kuliah anak kami, kalau anak kami putus kuliahnya siapa yang mau bertanggung jawab,” jelasnya lagi. (Ajk)