Kepala Badan Hukum dan Advokasi Gerakan DPP GMNI Soroti PETI di Jambi

BERITA JAMBI – Kepala Badan Hukum dan Advokasi Gerakan Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Tulus B Lumbantoruan soroti aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Jambi.

Menurut mantan Ketua GMNI Jambi ini, aktivitas PETI di Jambi perlu adanya tindakan lebih lanjut dari Pemerintah. Apakah di berantas habis, atau di legalkan menjadi tambang rakyat?

Baca juga : Pesan Masnah di Hari Kartini, Untuk Perempuan di Jambi

Hal ini di sampaikan langsung pada Dialog Kebangsaan GMNI, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Sabtu (17/04/2021).

Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Perwakilan Pj Gubernur, DPRD Provinsi dan Dir Intelkam Polda Jambi.

Pantauan Dinamikajambi.com dihadapan forum, Tulus menyampaikan dampak dari aktivitas PETI tersebut memberi dampak buruk bagi lingkungan.

Sementara itu, bebernya, aktivitas tambang liar itu masih marak dilakukan di beberapa kabupaten.

Lantas oleh karenanya, Pria lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Jambi ini juga meminta kepada pihak kepolisian bekerja maksimal dalam hal penertiban. Pun, tak segan-segan dihadapan forum Ia menduga ada oknum kepolisian yang bermain di lapangan.

“Penertiban ini kalau bisa tidak pandang bulu, jangan hanya kroco-kroconya saja yang di tangkap. Tapi, bos besarnya di mana. Apakah mungkin pura-pura buta, atau seperti apa,” tegasnya.

Pemerintah Harus Tegas Aturan Kedepannya

Masih soal PETI, Aktivis Jambi yang kini melenggang sebagai Pengurus Pusat ini juga menyoroti di sisi aturan. Bilangnya, persoalan ini telah berlarut-larut, menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Lantas, melihat hal itu, sontak Ia mengatakan Pemerintah harus tegas menerapkan aturan hukum. Padahal bebernya, sebagian masyarakat menggantungkan hidup dalam aktivitas tambang liar itu.

Melihat persoalan itu, Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah. Apakah kedepannya PETI ini di berantas habis-habisan, atau di jadikan tambang rakyat.

“Ini mau di bawa kemana masyarakat ini, ketika mata pencahariannya di tutup. Maka, dari situ pemerintah harus membuat regulasi. Apakah ini mau di legalkan menjadi tambang rakyat, atau di bumi hanguskan. Ini sudah berlarut-larut menjadi persoalan, harus tegas,” tambahnya.

Terakhir, Mantan Ketua GMNI Jambi ini juga menyoroti dampak lingkungan, yang di tinggalkan oleh aktivitas PETI.

Lihat juga video : Bupati bilang sudah, BPBD Sebut Nunggak honor posko Covid-19 di Merangin

Asumsinya mengatakan, pemerintah juga perlu memikirkan langkah pemulihan lingkungan, pasca aktivitas tambang tersebut.

“PETI ini akan saya diskusikan bersama teman-teman di Jakarta sepulang dari sini. Masalah lingkungannya juga, agar pemerintah tidak membiarkan begitu saja usai ditertibkan. Perlu adanya pemulihan, atau berupa restorasi pada bekas tambang emas ilegal tersebut.” tutupnya. (Tr01)

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033