BERITA JAMBI – Niat hati memberikan pelayanan baik. Tapi sayangnya kondisi PDAM Tirta Merangin jauh dari harapan.
Perusahaan milik daerah ini, menempati gedung lama yang dibangun sejak 1980. Dengan usia yang sudah tua, bekas kantor perkebunan itu tentu butuh pembaruan.
Pantauan awak media, atap bocor terlihat di beberapa ruangan. Hal ini terlihat dari dek yang lapuk, akibat rembesan air yang masuk.
“Bangunan ini, dari tahun 1980,” kata Nurul Iman, Humas PDAM pada wartawan media ini.
“Kita rehab. Rehab kecil, ganti seng,” sambungnya.
Selayaknya pelayanan publik, PDAM Tirta Merangin seharusnya punya fasilitas yang baik. Jangankan ruangan dingin untuk pelayanan publik, atapnya saja banyak terkelupas.
Baca Juga : Warga Kecewa Bayar Tagihan Tapi Air Tak Ngalir, Ini Kata PDAM Muaro Jambi
“Maunya kita, ya namanya pelayanan publik, ruangannya harus baik. Ketika ada yang datang, mendapat sambutan baik, tentu baik. Ya seperti bank atau yang lainnya,” kata Iman.
“Jadi, ketika ada yang komplain, suasana kantor adem, tentu pelayanan bisa baik. Lah ini, kalau kantornya saja begini, bisa terbayang ya,” katanya tersenyum.
Bukan berlebihan memang, dengan jumlah pelanggan 15 ribu lebih, Perumda Tirta Merangin layak memiliki tempat yang baik setidaknya memadai.
Imam bilang, pihaknya sudah mengusulkan hal itu. Namun tak kunjung terwujud hingga saat ini.
Kendaraan Operasional
Jangankan soal kantor, kebutuhan operasional PDAM saja masih belum terwujud. Misalkan kendaraan operasional.
“Kita butuh minibus untuk operasional sekretariat. Kita butuh pick up, dan untuk mengangkat pompa,” kata Imam.
Saat ini, PDAM hanya memiliki 2 kendaraan operasional yakni mobil tangki. Mereka pun memaksimalkan mobil itu.
Karena tak punya pick up, mengangkut pompa yang berbobot 1-2 ton, mereka mengakali dengan mengikat kayu.
“Jadi di mobil tangki itu kita ikat pakai kayu, untuk membawa pompa,” katanya.
Belakangan, PDAM mengirimkan pompa lewat jasa pengiriman. BUMD Merangin ini harus mengeluarkan biaya Rp 500 ribu untuk pengiriman.
Imam berharap, kebutuhan tersebut dapat segera terwujud. Hal ini, demi pelayanan publik BUMD itu.
