Terbukti Korupsi Massal, 14 Mantan Anggota DPRD di Sumut Divonis 4-5 Tahun Penjara

BERITA NASIONAL – Dinyatakan bersalah oleh hakim dalam persidangan, Senin (12/04/2021) 14 Mantan Anggota DPRD di Sumut, divonis 4 sampai 5 tahun penjara.

Hukaman ini, lantaran mantan Anggora DPRD Sumut terbukti terlibat dalam kasus korupsi massal, yang di terima dari Gubernur Sumatera Utama, Gatot Pujo Nogroho.

Baca juga : Divonis 6 Tahun Soal Suap dan Gratifikasi, Zumi Zola Ajukan PK

Sebagaimana di ketahui, sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut itu, di jatuhi hukuman bervariasi. Mulai dari 4 tahun, hingga 5 tahun penjara.

Mereka divonis bersalah, dalam kasus suap atau korupsi massal dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Para terdakwa juga di berikan hukuman tambahan, yakni  berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara menyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut umum,” kata majelis hakim yang di ketuai Immanuel Tarigan, dalam amar putusannya di PN Medan, Senin (12/4/2021).

Baca juga : Di sebut Terima Uang Rp 200 Juta, Rahima : Saya Jarang Ngantor

Hal yang memberatkan, yakni para terdakwa menyalahgunakan wewenang dalam melakukan kejahatan. Motif para terdakwa untuk memperoleh kekayaan, untuk diri sendiri dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya.

Sedangkan untuk dua terdakwa, yakni Syamsul Hilal dan Ramli, hal yang memberatkan lantaran tidak mengakui perbuatannya.

“Hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan dan baik saat persidangan,” ujarnya.

Berikut vonis masing-masing terdakwa mantan anggota dewan yang di jatuhi hukuman :

Megalia di jatuhi vonis 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider, 2 bulan kurungan. Dia di bebani membayar uang pengganti, sebesar Rp 540,5 juta.

Ida Budiningsih di hukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Uang pengganti Rp 437 juta.

Syamsul Hilal dan Ramli, masing-masing di hukum 5 tahun penjara denda Rp 500 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, Syamsul Hilal juga di bebani membayar uang pengganti kerugian negara, sebesar Rp 477 juta. Sedangkan Ramli, Rp 497,5 juta.

Berita lain : Ikut Terima Suap APBD Rp200 juta, Istri Gubernur Jambi Terus Di sebut di Persidangan

Selanjutnya, Mulyani di ganjar 4,5 tahun penjara dengan denda 300 juta, subsider 2 bulan kurungan. Di tambah, Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 432 juta.

Kemudian, Nur Hasanah di hukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Dia di wajibkan membayar UP, sebesar Rp 462 juta.

Jamaluddin Hasibuan di hukum 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia tidak di bebani membayar UP. Selanjutnya, Ahmad Hosen Hutagalung di hukum 4 tahun denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Di tambah dengan UP, Rp 652 juta.

Dakwaan Lainnya

Robert Nainggolan, Japorman Saragih dan Layari Sinukaban, di hukum masing-masing 4 tahun penjara, dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Untuk Robert Nainggolan di bebani uang pengganti sebesar Rp100 juta.

Sudirman Halawa dan Irwansyah Damanik, di ganjar 4,5 tahun penjara dengan denda masing-masing Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Untuk Sudirman, di bebani UP sebesr Rp 417 juta. Sedangkan Irwansyah sebesar Rp 602 juta. Rahmat Pardamean, di hukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut 14 terdakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi, menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Hal ini dalam beberapa kepentingan, dengan jumlah suap ratusan juta rupiah.

Pertama, dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Tahun Anggaran 2012 sampai 2014 oleh DPRD Sumut. Kedua, persetujuan atas perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013, dan 2014 oleh DPRD Sumut.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Serta keempat, suap penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut, pada tahun 2015.

Baca juga : Meski di Penjara, Zumi Zola Transfer 20 Juta Tiap Bulan Buat Anaknya

Ronald menjelaskan, sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Sumut tersebut, sudah ada yang mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya. Terdakwa yang mengembalikan kerugian negara tersebut bervariasi, mulai dari 300-400 juta.

“Karena pada intinya KPK melakukan penuntutan terhadap anggota DPRD Sumut, agar ada pengembalian kerugian negara. Tentunya bagi yang kooperatif dan berinisiatif (mengembalikan), jaksa akan mencatat itu sebagai hal yang meringankan,” bebernya.

Atas perbuatannya, para terdakwa di persangkakan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Pasal semua sama ya, dakwaannya alternatif yakni Pasal 12 huruf a, Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dan atau dakwaan kedua Pasal 12 huruf b, dan atau dakwaan ketiga Pasal 11,” pungkasnya.

 

Sumber : suara.com

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube