JAMBI – Terbelit sejumlah kasus, langkah politik anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) dinilai blunder. Akibatnya, SAH bakal rugi, lantaran elektabilitas bakal tergerus dalam Pemilihan Legislatif 2019.
Hal ini disampaikan Navarin Karim, pengamat politik Jambi saat dikonfirmasi DinamikaJambi.com, Kamis (6/12) siang. Bilangnya, pemberitaan terkait politisi membedakan 2 sisi.
Dalam rangka positif, pemberitaan terkait politisi merupakan trik-trik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Navarin bilang, seperti pada politisi yang peduli akan permasalahan yang ada di masyarakat.
“Jadi, itukan trik-trik politik yang dilakukan apalagi ini tahun politik, 2019. Kesannya, peduli dengan masyarakat. Bantuan-bantuan, temuan-temuan, yang dianggap adanya penyimpangan-penyimpangan. Ini menaikkan pamor. Dalam rangka positif ya,” papar Navarin.
Dosen Fisipol Unja ini melanjutkan, sementara dari pemberitaan negatif, justru akan merugikan sang politisi tersebut. Seperti kritikan masyarakat, merupakan blunder, bumerang bagi elektabilitas sang politisi.
Terbelit kasus seperti SAH belakangan ini, Navarin mengatakan hal itu merupakan blunder. Jika dibiarkan, akan sangat merugikan di tahun politik ini.
“Itu blunder. Apalagi di tahun politik ini. Bagaimana meredam hal-hal yang negatif. Kalau muncul, bisa blunder itu. Bahaya itu,” bilangnya melalui telepon selulernya.
Seperti diketahui, Sutan Adil Hendra tengah terbelit kasus dugaan mahar politik Pemilihan Bupati (Pilbup) 2017 di Kerinci. Tak main-main, kasus ini terungkap mahar senilai Rp 2,5 Milyar. Namun baru dikembalikan sekira Rp 500 juta.
Berita Terkait : Siap Buka-bukaan Mahar Politik, Ivan : 500 Juta Baru Dikembalikan Gerindra
Selain itu, akhir November lalu, SAH juga dilabrak Fifi, istri korban terkait kasus hukum Pajero Sport di Polda Jambi. Fifi, dilansir JejakJambi.com, pada 30 November lalu meminta uang Rp 100 juta yang diduga untuk digunakan SAH terkait kasus tersebut.
Sutan Adil Hendra Terbelit Kasus, Blunder
Terang saja, masalah ini harus diklarifikasi oleh SAH. Jika tidak, dikatakan Navarin bakal menjadi blunder besar pimpinan komisi X DPR RI ini.
“Kecuali secepat mungkin diklarifikasi. Dia bisa secepat mungkin mengklarifikasi persoalan dia itu, bahwa dia berada di garis yang benar, dia bisa mempertahankan konstituennya. Tapi, selagi dia tidak melakukan klarifikasi, itu blunder nian,” terangnya
SAH dapat mengkonfirmasi, mengeluarkan pers rilis terkait kasus ini. Tapi, jika SAH bertahan dengan keyakinan, tidak mau klarifikasi, Navarin kembali menyebutkan itu sebagai blunder