Serahkan LHP ke Dinas Kesehatan, BPK Temukan Ini Pada Puskesmas di Muaro Jambi

BERITA JAMBI – BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi temukan sejumlah permasalahan, pada LHP DTT Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Setidaknya ada 5 temuan dari BPK, berikut rinciannya.

Sebelumnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Jambi (24/11) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), DTT Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Penyerahan LHP ini digelar di ruang AkUSTIK (Akuntabilitas Untuk Semua dengan TIK) Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang diserahkan oleh Kepala Subauditorat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Nelson Humiras Halomoan Siregar.

Kasubdit BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti yang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Muaro Jambi, Junaidi, Inspektru Kabupaten Muaro Jambi, Erlina.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta Tim Pemeriksa BPK terkait.

Baca juga : Lingkaran Setan Kemiskinan Jambi Yang Membesar

Nelson mengatakan, bahwa tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP Puskesmas, pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Dinkes serta Pelayanan Kesehatan pada FKTP Puskesmas telah di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan BPK

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah di peroleh, adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

  1. Sebanyak 13 puskesmas melakukan rujukan 24 kasus non spesialistik dan sebagian besar, puskesmas belum mencapai Target Indikator Angka Kontak (AK) dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali.
  2. Puskesmas belum memenuhi standar kebutuhan minimal sumber daya manusia (SDM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 serta terdapat tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.
  3. Sarana dan prasarana serta alat kesehatan di 22 puskesmas belum memenuhi standar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 serta terdapat alat kesehatan belum dikalibrasi secara berkala, berusia lebih dari 5 tahun dan dalam kondisi rusak berat.
  4. Pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada 22 puskesmas tidak memadai.
  5. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp357,63 juta.

Baca juga : Yamaha Jambi Max Owner 7 Tahun Hadir di Kota Jambi

BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah di sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar ke depannya Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Belanja Dinas Kesehatan dapat di laksanakan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam akhir sambutannya, Nelson Humiras Halomoan Siregar juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. (*/Red)

 

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033