Sengketa Tanah Semakin Merajalela

UUPA menyebutkan, kewenangan atas tanah itu digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di sebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam UUPA ditentukan hak menguasai Negara tersebut, member wewenang kepada negara, di antaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Tanah adalah aspek yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga permasalahan apapun yang muncul terkait pertanahan akan berimplikasi dengan seluruh aspek yang ada di negeri ini.

Permasalahan pertanahan menjadi isu yang selalu muncul dari masa ke masa. Terjadinya sengketa pertanahan, meskipun seharusnya dapat dihindari, bisa dipahami karena begitu berharganya tanah di negeri ini.

Konflik sengketa lahan menjadi masalah yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dinilai konflik tersebut tidak kunjung selesai.

Beberapa penyebab utama yang menimbulkan konflik atas tanah semakin meningkat. Misalnya kebijakan yang terbilang belum maksimal, meningkatnya permintaan atas tanah namun persediaan tanah di Indonesia semakin terbatas, adanya kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, adanya campur tangan mafia di dalam pendaftaran tanah dan lain sebagainya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap ada tiga wilayah dengan temuan kasus sengketa lahan paling banyak yaitu Riau, Sumatra Utara, dan Jambi.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan sejumlah temuan kasus sengketa lahan antara lain terkait mafia tanah, tumpang tindihnya lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat, tanah PTPN dengan masyarakat, dan sengketa antar masyarakat itu sendiri.

Beberapa program sudah di lakukanpemerintah, seperti program reforma agrarian atau land reformya itu, penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria (tanah) secara menyeluruh untuk kepentingan rakyat kecil.

Selain itu terdapat program, Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL), dalam program ini mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki secara sah dan tidak dalam sengketa untuk di catat, di ukur, dan ditetapkan batasnya, agar kemudian bisa di sertifikatkan.

Pemerintah menganggap sertifikat sangat penting bagi para pemilik tanah untuk menghindari sengketa dan perselisihan kemudian hari.

Pada dasarnya berbagai program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi sengketa pertanahan di Indoneisa. Namunhalini belum sepenuhnya mampu menanggulangi sengketa pertanahan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini sebagai mediator yang harus mampu melakukan perubahan peraturan agrarian dan mengubah sistem pertanahan yang bisa menjawab permasalahan lahan.

Akses tanah adalah untuk kejayaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

PenulisĀ  : Cristien Matondang

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube