Kajian Berbeda Mahasiswa Jambi di Padang Melihat Tambang Batubara

Lebih Banyak Mudarat Dari Manfaat

Provinsi Jambi salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki titik lokasi tambang batubara terbanyak yang tersebar di beberapa kabupaten. Ini salah satu ladang sumber daya energi yang kita ketahui, tidak bisa diperbaharui dan akan habis dengan jangka waktu tertentu dalam proses penambangan berlangsung.

Tambang batubara di beberapa daerah kita ketahui ada yang berdiri dan beroperasi di kawasan tidak jauh dari permukiman warga. Hal ini juga memiliki dampak yang tidak baik dari sisi kesehatan, kenyaman dan keamanan masyarakat. Kita ketahui lingkungan alam sekitar tidak lagi asri, polusi udara yang di mulai melalui debu aktivitas pertambangan dan mobilisasi angkutan batubara yang juga membuat tidak nyaman dan suara bising aktifitas alat operasi tambang yang langsung terdengar oleh masyarakat setempat.

Mahasiswa Kota Padang yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jambi berpendapat melalui diskusi panjang antar kabupaten/kota dan disiplin ilmu yang berbeda-beda, melihat fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga menjadi kekhawatiran yang memicu mahasiswa memberikan pandangan.

Mulai dari perizinan yang kita lihat tidak berpihak kepada nomar-norma dan aturan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat setempat, sampai dengan banyaknya dampak yang tidak setimpal dengan apa yang di dapatkan oleh lapisan elemen masyarakat.

Kita ketahui bersama terjandinya kerusakan jalanan umum yang diakibat kendaraan yang mengangkut batu bara yang tidak di pertimbangkan oleh pihak perusahaan batu bara. Padahal sudah di atur malalui Peraturan Gubenur Jambi no 18 tahun 2013.

Ilhamsyah salah satu Kepala Bidang di Aliansi Mahasiswa Provinsi Jambi berpendapat, seharusnya perusahaan tambang batu bara melakukan penataan ulang dalam hal ini yang mana sudah di ajurkan oleh pemerintahan untuk mempertimbangan dari berbagai dampak yang terjadi oleh mobilisasi angkutan batu bara dengan cara membuat jalan alternatif yang seefektif mungkin.

Membuka jalan baru yang jauh dari aktivitas masyarakat atau mencari jalur sungai terdekat, sehingga dampak umum yang diresahkan oleh masyarkat tidak terjadi.

Dilanjukan oleh ilhamsyah, pengusaha dan sopir truk angkutan harus menjadi bagian penyuksesan Pergub yang sudah di keluarkan oleh pemerintahan setempat.

Namun realitanya saat ini, mobil angkutan batu bara beroprasi selama 24 jam. Kita ketahui masih banyak sekali kendala oleh berbagai hal, akan tetapi apabila pemerintahan sudah bertekad dan telah mengeluarkan aturan mengenai pengangkutan batu bara, maka pemerintahan memiliki kewajiban untuk menuntaskannya.

Namun menurut Japrizal selaku Ketua AMPJ UNP, memiliki pandangan yang berbeda. Japrizal menyatakan bahwa kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga bagian dari kesalahan terdahulu oleh pemerintahan Provinsi jamybi yang tidak memliki badan pengawasan langsung ke lokasi penambangan secara berkelanjutan disetiap minggu/bulan.

Melalui Peraturan Gubenur Jambi 2013 pasal 3 sampai 12 sudah jelas mengatur proses tambang dalam pengakutan, seharusnya sebelum adanya perizinan baik di lokasi penambangan maupun di pihak dinas yang bersangkutan, pemerintahan sebaiknya membangun terlebih dahulu jalan atau jalur angkutan umum yang bermuatan berat dan jumlahnya banyak sehinga menimbulkan berbagai banyak dampak terhindari.

Faktor politik juga menjadi salah satu kajian aliansi mahasiswa provinsi jambi, yang berkaitan langsung dengan aktifitas penambangan tersebut. Kita ketahui dalam proses perizinan terjadinya nepotisme antar kepala daerah setempat, sehingga terjadinya kasus-kasus yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik dan tuntas.

Mulai dari aturan yang tidak memihak kepada masyarakat sampai dengan adanya aparatur penegak hukum ikut campur menjadi bagian pihak yang diuntungkan oleh penambangan.

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube