MERANGIN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, telah memasuki hari ke-11 ketika tim penanganan masih berjibaku menghadapi kobaran api dan asap.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai kecepatan respons Pemerintah Kabupaten Merangin, termasuk perhatian terhadap kesiapsiagaan penanganan karhutla dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Berdasarkan pemberitaan pada Rabu (16/9/2026), kebakaran di Muara Siau telah memasuki hari ke-11. Api masih terlihat, sementara tim di lapangan menghadapi kendala medan yang jauh dan terjal serta keterbatasan akses menuju titik kebakaran.
Terpantau 55 titik hotspot di Merangin pada hari itu, tepat saat bupati justru meninjau Taman pembangunan tempat pembangunan videotron. Tak ayal, media sosial jadi tempat warga rujak bupati baik soal videotron, maupun kondisi karhutla dan asap yang makin pekat.
Sehari kemudian, Kamis (17/9/2026), Bupati Merangin M. Syukur akhirnya turun langsung ke titik kebakaran di Bukit Telasih, Desa Pasar Muara Siau dan Desa Teluk Sikumbang.
Dalam keterangan resmi Pemkab Merangin, lokasi tersebut berada di kawasan perbukitan dengan luas terbakar sekitar 10 hektare. Armada pemadam darat disebut tidak dapat menjangkau lokasi sehingga penanganan dibantu helikopter water bombing dari provinsi.
Bupati Baru ke Titik Api Setelah Hampir Dua Pekan
Waktu kunjungan Bupati menjadi sorotan karena kebakaran pertama kali muncul pada Minggu (6/9/2026) dan kembali menyala pada Sabtu (12/9/2026).
Artinya, kunjungan langsung Bupati ke lokasi pada 17 September berlangsung sekitar 11 hari sejak kebakaran pertama dilaporkan.
Sebelum Bupati turun ke titik api, personel TNI-Polri, BPBD, Damkar dan masyarakat telah melakukan penanganan di lapangan. Pada 17 September, Polres Merangin juga melaporkan keterlibatan tim gabungan TNI-Polri, BPBD dan masyarakat dalam penyisiran serta pemadaman, sementara BPBD Provinsi Jambi mengerahkan helikopter water bombing.
Kondisi tersebut membuat peran pemerintah daerah kembali dipertanyakan, terutama terkait seberapa siap daerah menghadapi karhutla yang sudah diprediksi menjadi ancaman serius selama musim kemarau.
Warga Justru Ramai Mempertanyakan Prioritas
Sorotan semakin kuat setelah di media sosial warga ramai mengkritik rencana pembangunan videotron di Taman Kota Bangko.
Bupati M. Syukur sebelumnya meninjau lokasi pemasangan videotron pada 16 September 2026, sehari sebelum dirinya diberitakan turun ke titik karhutla di Muara Siau.
Pemkab menjelaskan videotron tersebut direncanakan untuk menayangkan iklan layanan masyarakat, informasi pembangunan, hingga nonton bareng. Pemerintah juga menyebut ke depan videotron dapat digunakan untuk iklan swasta yang diharapkan menghasilkan PAD.
Namun, waktu kunjungan tersebut memunculkan kontras yang kemudian menjadi bahan kritik warga.
Salah satu warga menulis:
“Padam kan api tu dulu di Siau baru taman.”
Warga lainnya berkomentar:
“Kagek lah tu pak bup, banyak gawe yang lain belom selesai.”
Ada pula yang meminta pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan jalan:
“Carilah yg bermanfaat, seperti bangun jalan arah desa, biar ekonomi masyarakat bagus.”
Komentar lain bahkan mempertanyakan mengapa fasilitas baru dibangun ketika kebutuhan masyarakat lain masih dianggap belum selesai.
Anggaran BPBD dan Damkar Ikut Dipertanyakan
Di tengah perdebatan tersebut, data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari 2 OPD terkait yakni Damkar dan BPBD, jauh dari kebutuhan. Wajar saja, hanya Polres Merangin dan TNI berada di titik kebakaran terpantau pada Selasa dan Rabu pekan ini.
Bayangkan saja, BPBD hanya mengantongi anggaran Rp 143 juta dengan 50 RUP, sedangkan Damkar Rp 316 juta dengan 29 RUP. Jauh dari janji Bupati Merangin pada 21 Agustus 2026 Pemkab Merangin menyatakan akan memprioritaskan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional penanganan karhutla.
Melansir Meranginkab.go.id bupati jelas berjanji membentuk Desa Tangguh Bencana serta memperkuat kapasitas SDM dan sarana prasarana pemadam, Pemkab Merangin juga siap memprioritaskan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional
Realitanya karhutla terjadi di berbagai kecamatan, terpantau hanya jajaran Polres Merangin melalui polsek dan TNI. Seperti pada Rabu (16/9/2026) BPBD dan Damkar hanya berada di PT Jebus Maju, tidak ada di Siau sekitarnya maupun Tabir.
Apalagi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kendala peralatan dan akses. Pada 16 September, Kepala BPBD Merangin menyebut upaya pemadaman di Muara Siau terkendala peralatan dan menyatakan pemadaman di lokasi tersebut sangat bergantung pada helikopter ketika kondisi memungkinkan. �
Info Jambi
Taman, Lift, Videotron vs Kesiapsiagaan Bencana
Perdebatan publik akhirnya tidak berhenti pada persoalan videotron.
Warga mulai mengaitkannya dengan sejumlah proyek dan fasilitas yang menjadi perhatian pemerintahan M. Syukur, termasuk penataan taman dan pembangunan fasilitas lainnya.
Persoalannya bukan semata apakah taman atau videotron dibutuhkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kesiapsiagaan menghadapi bencana sudah mendapatkan porsi anggaran dan perhatian yang memadai?
Sebab, ketika karhutla berlangsung berhari-hari, petugas di lapangan menghadapi medan sulit dan membutuhkan dukungan peralatan, sementara pemerintah daerah pada saat bersamaan mempromosikan pembangunan fasilitas perkotaan, wajar apabila publik meminta transparansi mengenai skala prioritas anggaran daerah.
Pemkab Merangin sendiri dalam perubahan KUA-PPAS 2026 menyatakan fokus penataan program diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar. � Pemkab Merangin
Maka, publik berhak mendapatkan penjelasan: berapa anggaran yang disiapkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan karhutla, apa saja peralatan yang tersedia, apa yang kurang, serta mengapa kebutuhan tersebut belum mampu menjangkau titik api di Siau secara optimal?
Di sisi lain, Pemkab Merangin menyatakan penanganan karhutla akhirnya terbantu melalui kolaborasi tim gabungan dan dukungan helikopter dari pemerintah provinsi. Bupati M. Syukur juga telah meminta masyarakat menghentikan pembakaran lahan karena kondisi cuaca yang sangat panas. �
Bukan Sekadar Videotron
Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar persoalan “videotron versus karhutla”.
Yang sedang diuji adalah prioritas pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
Ketika TNI-Polri, BPBD, Damkar dan masyarakat berada di lapangan menghadapi api, sementara warga mengeluhkan asap, kekeringan dan ancaman terhadap lingkungan, masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa pemerintah daerah memiliki anggaran, peralatan dan strategi yang siap digunakan sebelum bencana membesar.
Dan pertanyaan yang kini layak dijawab secara terbuka adalah:
Apakah anggaran penanggulangan karhutla Merangin sudah benar-benar disiapkan sesuai tingkat ancamannya, atau justru kesiapsiagaan bencana belum menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah?
Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya dapat dilihat dari APBD, DPA BPBD dan Damkar, RUP, daftar peralatan, serta realisasi belanja penanganan karhutla 2026.