Kadis PUPR Bilang Lengkap, Demokrat Sebut 6 Kekurangan Fly Over

JAMBI – Pro kontra Mega Proyek Fly Over diakhiri dengan kesepakatan untuk ditunda pembangunannya. Proyek yang menelan anggaran sekira Rp 198 Milyar itu ternyata belum lengkap, menjadi salah satu alasan ditundanya.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (22/11/2019) siang. Fraksi Demokrat yang diwakili oleh H Harmain, menegaskan Fly Over bukan tidak menyetujui.

“Menanggapi rumor tentang pembangunan Fly Over perlu dijelaskan bahwa, dewan bukan tidak menyetujui. Karena kami juga memahami, pembangunan Icon Jambi juga penting dan memang untuk mengantisipasi pertambahan penduduk dan jumlah kendaraan ke depan guna mengatasi kemacetan, perlu dibangun Fly Over. Hanya saja, kami menunda pembangunannya,” ungkap Harmain.

Bilangnya, ini berdasarkan evaluasi RPJMD Jambi Tuntas 2021, target indikator kinerja utama bidang infrastruktur khususnya Bidang Bina Marga masih belum sesuai target yang ditetapkan.

Masih dikatakan Harmain, dewan meminta pemerintah fokus dengan target yang ditetapkan tersebut terutama target jalan tidak mantap di 1013 km jalan yang kewenangan Pemerintah Provinsi yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Alasan penundaan

1. Ada koreksi perencanaan dari Kementrian PUPR terhadap perencanaan pembangunan Fly Over yang belum diperbaiki. Sehingga menurut kajian teknis, ini akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan.
2. Ada 4 titik lahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Bahkan anggarannya, setiap tahun anggaran telah dimasukan dalam APBD. Tentunya jika ini dipaksakan dilakukan pembangunannya, maka akan jadi hambatan yang mengakibatkan kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan. Dan memerlukan waktu pelaksanaan yang telah dikontrakan ke pihak ketiga.
3. Pembebasan sarana dan prasarana jaringan listrik dan telepon, serta jaringan air bersih, pemindahannya belum teranggarkan. Sehingga ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan Fly Over tersebut.
4. Belum dilakukannya rekayasa lalulintas untuk mengurai kemacetan pada jam-jam tertentu pada ruas jalan. Hal ini perlu dilakukan, agar kemacetan yang bersifat temporer itu dapat terurai.
5. Data RHL belum menunjukkan, kapasitas sama dengan Artinya benar pada jam-jam tertentu terjadinya penumpukan kendaraan akibat aktivitas masyarakat penguna jalan. Tapi pada jam sibuk, kemacetan dapat terurai. Oleh karenanya, kami, dewan memberikan saran pada Dinas PUPR langkah jangka pendek yang harus dilakukan adalah melakukan rekayasa lalulintas dan pelebaran jalan.
6. Perlu dikaji hal-hal teknis, agar tidak terjadi kegagalan pembangunan Fly Over seperti kajian jumlah waktu, pengerjaan dan hal teknis lainnya.

Berita Terkait : Bukan Fly Over, Ini Tanggapan Rusdi Atasi Kemacetan Simpang Mayang

“Untuk itu, pembangunan Fly Over ditunda dan dipersiapkan pembangunannya pada tahun yang akan datang dengan beberapa rekomendasi, agar Dinas PUPR menyelesaikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan,” terang Harmaini.

Tak sampai disitu, Fraksi Demokrat memberikan rekomendasi mengkaji ulang pola pembangunan di tahun tunggal ke tahun jamak atau Multi Years mengingat anggarannya yang cukup besar, harus memperhitungkan kemampuan anggaran APBD serta kewajiban sesuai kewenangan di bidang infrastruktur jalan di Provinsi Jambi.

Baca Juga : Usai Dilantik, Kadis PUPR Fauzi Bertekad Selesaikan Target Pembangunan Jambi

Versi Dinas PUPR

Menariknya, Kepala Dinas PUPR sebelumnya mengaku, kebutuhan akan jembatan layang ini sudah lengkap. Hal ini dikatakan pada awak media pekan lalu, usai Rapat Dengar Pendapat atau Hearing bersama Komisi III.

“Lengkap, boleh kamu cek kesitu,” katanya pada Kamis (14/11/2019) malam.

Ditegaskan kembali bahwa, penundaan pembangunan ini dari informasi yang didapatkan DinamikaJambi lantaran kesiapan seperti rekayasa lalulintas dan pembebasan lahan belum dipenuhi, Fauzi kembali menyebut lengkap.

Berita Terkait : Sepakat Fly Over Ditunda, Begini Penjelasan Kadis PUPR

“Lengkap Amdal Lalin semua ada. Pembebasan lahan ini sudah jalan. Kita melibatkan pihak kejaksaan juga untuk membebaskan lahan 4 titik ini,” katanya.

Birokrat asal Sarolangun itu juga meyakinkan bahwa tinggal berurusan dengan PLN untuk jaringan kabel yang ada.

Baca Juga : Dulu Fly Over Jerat Zola dan Dewan, Kenapa Sekarang Dipaksakan?

“Untuk yang lain, PDAM, Telkom sudah clear,” katanya saat itu

Selain Fly Over, Paripurna yang dihadiri Gubernur Jambi tanpa kehadiran Kepala Dinas PUPR dan Bappeda, Fraksi-fraksi menyinggung soal Sekretaris Daerah (Sekda) yang belakangan tengah berproses mundur. (Erw)