Ibu Kota Akan Pindah ke Kaltim di 2024, Ini Sudah Tertuang Dalam RUU 

NASIONAL – Pemerintah akan mulai memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta, ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada semester I 2024. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, (RUU IKN) yang di terima pada Jumat (22/10).

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN, di lakukan pada semester I tahun 2024. Dan di tetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 RUU IKN.

Baca juga : Soal Pilbup Muaro Jambi, PDI Perjuangan Mulai Beri Sinyal

Meski IKN nantinya akan bertempat di Kaltim, namun status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan di cabut, sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membawahinya.

“Sejak UU (IKN) ini di undangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden, mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta,” tulis Pasal 28 ayat (1).

Begitu pun kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres di keluarkan.

“Pada tanggal di undangkan Peraturan Presiden, tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi. Yakni Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN. Seluruh Lembaga Negara, secara resmi berpindah kedudukannya. Dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN,” terang Pasal 21 ayat (1).

Konsultasi

“IKN menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional,” bunyi Pasal 4 ayat (3).

Baca juga : Tak Taati Lalu Lintas, Sejumlah Pengendara di Muaro Jambi Di tilang

Namun, pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim bukan hanya keputusan Presiden semata. RI 1 perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR, untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

“Presiden berkonsultasi, dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara. Dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ke wilayah IKN,” bunyi Pasal 20.

Sumber : Mereka.com / Liputan 6

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033