Diduga PT Repsol Serobot Lahan Warga Sepintun

SAROLANGUN- Kabupaten Sarolangun memang kaya akan Sumber daya alam (SDA), mulai dari Emas, Minyak Bumi hingga Batubara. tentu perusahaan asing melirik untuk berinvestasi. Belakangan, PT Repsol di di duga serobot lahan warga Sepintun, apa benar?

Dengan berinvestasinya perusahaan asing tersebut, berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan membuka lowongan pekerjaan, akan tetapi gimana jika perusahaan itu membawa musibah bagi masyarakat sekitar. Sudah banyak yang terjadi di sarolangun, jika perusahaan berkonflik dengan masyarakat.

Baca juga : Ada Sesi Berjemur, Begini Mekanisme Sekolah Tatap Muka di Kota Jambi

Baru ini masuk lagi perusahan Asing Yakni PT BGP Repsol Seismic yang bergerak di bidang minyak. Lokasinya terdapat di daerah Desa Sepintun Kecamatan Pauh bagian timur.

Namun belum sempat beroperasi sepenuhnya, PT Repsol ini di kabarkan sudah melakukan penyerobotan atau serobot lahan milik warga.

Maka dari itu Aliansi Masyarakat Sepintun, Senin (04/10/2021) Mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun.

Tuntutan Warga

Kedatangan AMS tersebut menyuarakan persoalan Perusahaan PT BGP Repsol Seismic, yang bergerak di bidang minyak yang mana bahwa perusahaan yang baru berinvestasi itu telah melakukan penyerobotan lahan milik warga.

Mirisnya, pihak perusahaan tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemilik lahan.

Kendati demikian, merasa di rugikan oleh pihak perusahaan, Ahmad Sodikin selaku koordinator lapangan aksi damai yang di lakukan di depan gedung DPR Sarolangun itu. Ia meminta kepada pihak Legislatif, agar dapat memberi solusi terkait persoalan itu.

“Kami meminta kepada ketua DPRD mendengar dan mengharap, serta menindak lanjuti aspirasi kami dari masyarakat Sepintun. Khususnya masyarakat kecamatan Pauh Timur umumnya. Kami juga meminta kepada ketua DPRD dan Anggota lainnya, untuk dapat turun secara langsung guna melakukan cek and ricek kebenaran tuntutan kami. Karena sudah mencukup meresahkan masyarakat menyerobot lahan tanpa seizin pemiliknya,” ujar Ahmad.

Tidak hanya meminta pihak legislatif saja untuk menyelesaikan persoalan itu, namun pihak eksekutif juga diminta untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

“Pemerintah daerah harus memanggil tim yang berwenang di PT tersebut, dan meminta kepada Bupati Sarolangun untuk menghentikan sementara aktivitas pengeboran. Karena sudah terbukti bahwa PT tersebut, secara terang terangan melawan hukum yang mana pasal 385 KUHP, ” terangnya.

Tanggapan Dewan

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tontawi Jauhari usai melakukan audiensi mengatakan, bahwa pihaknya tidak mengetahui persis terkait perusahaan tersebut.

“Iya kita tadi ada kedatangan dari empat pemilik lahan yang merasa di serobot oleh PT BGP Repsol, dalam rangka kegiatan Seismic untuk mengetahui. Apakah lahan itu berisi minyak atau tidak. Tentu kita berharap kepada PT Repsol persoalan ini segera di selesaikan secepatnya, jangan ada nanti berita miring tentu itu sangat merugikan pihak perusahaan. Dan kita juga di sarolangun selaku putra sarolangun sangat berharap, investasi dari luar masuk ke sarolangun dalam rangka menggali potensi yang ada di sarolangun ini,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Ketua DPRD tersebut merasa jika perusahaan itu tidak pernah melakukan komunikasi baik terhadap pengontrol pemerintahan itu, Karena sejauh ini pihak perusahaan tidak pernah melibat secara langsung terkait kegiatan yang dilakukannya.

“Terkait apa yang saya sampaikan PT Repsol merelakan, taunya dengan pemerintah Bupati dan jajaran. Seyogyanya sesekali layangkan juga surat ke DPRD, terkait kegiatan yang akan di laksanakan di sarolangun, kenapa demikian. Karena pemerintah ini adalah Bupati dan DPRD, jangan nanti pihak eksekutif mengetahui. Sementara kalau ada masalah baru muncul ke DPRD ini yang sangat kita sayangkan. Mungkin sampaikan salam untuk pihak perusahaan.” bebernya.

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Kendati demikian, ke depan ketua DPRD berharap kepada Seluruh perusahaan wajib menyampaikan ke DPRD. Apapun kegiatan yang ada di sarolangun ini harus diketahui oleh Bupati dan DPRD.

“Untuk persoalan luas lahan kita kurang tau persis berapa. Maka dari itu kami meminta kepada masyarakat, tolong siapkan datanya sekonkrit mungkin. Inilah yang akan kita sampaikan ke pihak perusahaan,” tandasnya. (Ajk)

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033