Usulan Wakil Bupati, DPRD Merangin Deadline 1 Pekan

MERANGIN – Terkait usulan nama calon wakil Bupati Merangin, DPRD beri waktu atau deadline 1 pekan. Pemerintah bakal surati Partai pengusung terkait hal itu.

Hal ini di sampaikan Kabag Pemerintahan Mulyono, saat di temui sejumlah awak media.

Baca juga : Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi Diganti, Ada Apa?

Sebelumnya, Komisi l DPRD Kabupaten Merangin telah menggelar Hearing bersama Setda Merangin, melalui Bidang Pemerintahan.

Hearing ini membahas persoalan calon Wakil Bupati Merangin sisa masa jabatan 2018-2023, dimana yang hingga hari ini nama calonnya, belum di usulkan Partai untuk di teruskan Bupati ke DPRD.

Pembahasan di laksanakan di ruang rapat Komisi l DPRD Kabupaten Merangin, Senin (18/10/21).

Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Ketua Komisi DPRD Merangin dan para Wakil Ketua lainnya.

Usai pembahasan Mulyono menuturkan, bahwa Komisi l DPRD mempertanyakan dua nama calon bupati Merangin dari Partai. Di mana, hingga saat ini belum juga di usulkan.

“Sesuai aturan sejak terhitung pelantikan Bupati Merangin, jika waktu lebih 18 bulan Partai pengusung berhak mengusulkan dua nama calon ke DPRD melalui Bupati,” ujarnya.

Pasca Pelantikan tersebut, kebetulan sisa masa jabatan masih cukup panjang yaitu 2,4 Bulan. Sehingga secara aturan memperbolehkan Bupati punya Wakil, meskipun jabatan wakil Bupati tersisa hanya 5 Bulan.

“Namun hingga saat ini, Partai pengusung belum mengirim nama yang akan di usulkan,” tambahnya.

DPRD Beri Waktu

Untuk itu, DPRD Dedline atau beri waktu ada Pemerintah dalam waktu satu minggu, soal usulan dua nama wakil Bupati Merangin tersebut.

“Komisi l DPRD minta secepatnya dua nama itu, untuk di usulakan oleh partai dan di teruskan Bupati dalam waktu 1 Minggu. ini menyurati Partai Penfursung,” pungkasnya.

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi l DPRD Merangin Muhammad Yani menjelaskan, secara aturan sudah jelas jika Bupati tidak mengusulkan nama-nama tersebut, maka bisa di beri sanksi administrasi oleh Mendagri.

“Dalam hal ini komisi l DPRD menyampaikan kepada Pemerintah, melalui Kabag Pem agar segera mengusulkan nama-nama itu. Mengingat DPRD telah membentuk Panlih (Panitia Pemilihan-Red) melalui Paripurna, agar Pemerintah secepatnya berkoordinasi dengan Partai pengusung,” pungkasnya. (Red)

 

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033