Swab Antigen Jadi Lahan Korupsi? Kadinkes Meranti Ditahan Polisi

VIRAL – Saat di landa covid-19 tahun lalu, semua peraturan dan upaya agar penyebarannya tak meluas di Indonesia terus di lakukan pemerintah, tak terkecuali swab antigen. Namun, tampaknya persoalan swab antigen di salah gunakan oleh oknum sebagai lahan korupsi, Kadinkes Meranti pun di tahan polisi.

Pasalnya, oknum kepala dinas atau Kadinkes Meranti di duga lakukan korupsi terkait swab antigen, hingga di tahan oleh Polda Riau.

Kasus ini bermula dari laporan ormas, yang menduga adanya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Meranti. Polisi pun turun tangan.

Baca juga : Penyertaan Modal Bank Jambi Di tunda Hingga 2022, Ini Kata Gubernur

Seperti di ketahui, Polda Riau menahan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kepulauan Meranti, Misri terkait dugaan korupsi bantuan swab antigen.

Kabar tersebut di benarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, AKBP Ferry Irawan.

“Iya, saat ini sudah di tahan dan kita periksa,” ucap AKBP Ferry kepada melansir Suara.com, Sabtu (18/9/2021).

Fery mengungkapkan, bahwa bantuan swab antigen dari pihak luar Pemkab Meranti itu, semestinya tidak boleh di komersilkan.

Namun, pada kenyataannya oknum kepala dinas tersebut justru mengambil keuntungan, untuk kepentingan pribadi.

Meski begitu, Fery belum bisa menjelaskan lebih detail. Namun pihaknya akan segera mengekspose kasus tersebut.

“Nanti akan kita ekspose, silahkan koordinasikan dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto,” pungkasnya.

Laporan Ormas

Untuk di ketahui, kasus ini berawal dari laporan salah satu organisasi masyarakat (ormas), di Kepulauan Meranti.

Laporan itu terkait temuan dugaan penyalahgunaan wewenang, serta dugaan korupsi oleh Dinas Kesehatan Meranti.

Di antaranya adalah, dugaan pungutan biaya rapid test dan rapid antigen ilegal. Ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87, yang sesungguhnya hanya untuk BLUD RSUD.

Berita lain : Teng, Penyertaan Modal Pada Bank Jambi Resmi Di tunda

Akan tetapi, digunakan oknum pegawai dinas kesehatan sebagai dasar mengambil uang masyarakat atas jabatannya.

Selain itu, ada dugaan penyimpangan dana Covid-19 yaitu dana yang bersumber dari dana refocusing, bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp 1 miliar tahun 2020/2021.

Kemudian, pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis dan APD senilai Rp 1,5 miliar. Terakhir pengadaan APD Masker kain, bersama tim Puspa senilai Rp 250 juta.

 

 

Sumber : Suara.com

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube