MERANGIN – Rencana pembangunan lift di Kantor Bupati Merangin dengan anggaran mencapai Rp2,4 miliar menuai kritik tajam dari kalangan aktivis.
Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di tengah kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan dan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik.
Aktivis Merangin, Aat Sudrajad, menyebut proyek tersebut sebagai bentuk kebijakan yang keliru dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
“Di tengah tekanan ekonomi dan efisiensi anggaran, pembangunan lift di kantor bupati bukan kebutuhan primer. Ini terkesan dipaksakan menjadi prioritas utama, padahal banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Aat, Sabtu (18/4/2026).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Eka sakti (Unes) Padang itu menyoroti kondisi jalan di sejumlah wilayah Merangin yang rusak parah dan menyulitkan mobilitas warga. Bahkan, dalam beberapa kasus, akses jalan yang buruk berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat.
Persoalan Kesejahteraan
Selain itu, Aat juga menyinggung persoalan kesejahteraan guru yang hingga kini masih menjadi keluhan di tengah masyarakat. Seperti halnya guru, tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu di Merangin belum gajian 4 bulan ini
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dibandingkan proyek yang bersifat administratif.
“Jalan rusak masih banyak, guru juga ada yang belum menerima haknya. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Harusnya itu yang diprioritaskan,” tegasnya.
Baca Juga : Alamak, Jalan Banyak Rusak, Bupati Merangin Anggarkan Lift 2,4 Milyar
Tak hanya itu, Aat menilai jika pemerintah tetap ingin membangun fasilitas lift, maka sektor pelayanan publik seperti rumah sakit lebih layak didahulukan.
Ia mencontohkan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko yang dinilai lebih membutuhkan fasilitas tersebut.
Menurutnya, keberadaan lift di rumah sakit bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama untuk mobilitas pasien, tenaga medis, serta distribusi peralatan medis.
“Kalau bicara urgensi, rumah sakit jauh lebih membutuhkan. Lift di rumah sakit itu vital, bukan sekadar pelengkap,” tambahnya.
Tidak Urgent
Ia juga menegaskan bahwa fungsi kantor bupati lebih bersifat administratif dan tidak memiliki urgensi tinggi dibandingkan fasilitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga : Banyak Jalan di Merangin Rusak, Bupati Sebut Bangun Lift Itu Urgent
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Merangin terkait polemik tersebut.