BERITA JAMBI – Situasi saat ini, seakan membuat para penumpang bus tujuan Jambi-Jogja dilema. Betapa tidak, larangan mudik dari pemerintah, bagai buah simalakama bagi mereka. Tiket yang sudah di pesan untuk berangkat ke kampung halaman, terpaksa di batalkan. Efek ini pun, membuat para supir makin menjerit.
Di mana peran pemerintah, apa solusi yang di berikan untuk para supir yang sumber pendapatannya di hentikan. Pertanyaan itu lah, yang kini muncul dari setiap supir. Baik travel, maupun bus angkutan antar Provinsi.
Baca juga : Tak Bawa Surat Rapid Atau Swab, Jangan Harap Warga Jambi Bisa Mudik Sebelum 6 Mei
Sebagaimana di ketahui, beberapa waktu lalu Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mengeluarkan adendum Surat Edaran. Dimana, adendum tersebut memberlakukan pengetatan pra Peniadaan Arus Mudik, di mulai dari tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021.
Edaran larangan mudik ini pun, berbuntut panjang bagi para calon penumpang bus tujuan Jambi-Jogja. Mau tidak mau, mereka pun mulai membatalkan tiket perjalanan, padahal awalnya sudah di pesan.
Buntut Larangan Mudik
Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan peniadaan arus mudik, yang akan di gelar pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Di tambah lagi, dengan adanya adendum Surat Edaran beberapa waktu lalu. Di mana yang berisi, bahwa masyarakat masih di perbolehkan menggunakan transportasi atau mudik, namun dengan kata lain harus membawa Surat Rapid Test atau PCR yang hanya berlaku 1 x 24 jam.
Tak ayal, hal ini pun membuat masyarakat jambi yang hendak mudik jadi dilema dan simalakama. Karena selain biaya Rapid Tes atau Swab yang mahal, masa berlaku 1 x 24 jam pun jadi kendala bagi mereka.
Sebab, untuk perjalanan ke Jogja, masa berlaku 1 x 24 jam tersebut pasti akan menghambat perjalanan mereka. Mau tidak mau, perjalanan pun tak bisa di lanjutkan jika sudah melewati 24 jam.
Buntut persoalan ini pun, berdampak pada para calon penumpang bus tujuan Jambi-Jogja yang mulai membatalkan tiket.
Seperti yang di katakan Askadika, salah satu Agen tiket Bus tujuan Jambi-Jogjakarta, di kawasan Terminal Alam Barajo Jambi, Sabtu (24/04/2021).
“Sudah kurang, tidak seperti biasanya. Paling-paling hanya 75 persen lah. Apalagi, kadang-kadang penumpang udah mulai membatalkan tiket, karena mendengar informasi saat ini,” ungkap.
Di Wajibkan Bawa Rapid Tes
Kemudian, Dika juga menambahkan pihaknya telah menerima surat edaran, di mana para calon penumpang di wajibkan membawa Surat Rapid Tes atau PCR.
Akan tetapi, Pria yang telah memulai bisnis Agen Tiket sejak 1998 silam ini mengatakan, para calon penumpang yang membatalkan tiket tersebut di sebabkan oleh takut di razia di tiap-tiap pos penyekatan.
” Udah banyak, pada banyak batalin tiket karena takut. Yo takut keno razia di jalan, teraso nianlah dampaknyo,” keluhnya.
Berita lain : Bukan Cuma Supir Travel, Pedagang Buah di Jambi Turut Menjerit Soal Larangan Mudik
Apalagi, pada tahun-tahun sebelum Pandemi Covid-19 menerpa Indonesia. Bilangnya, menjelang lebaran ini, menjadi kesempatan untuk menambah penghasilan. Akan tetapi, nasib berkata lain, biasa memberangkatkan 5 bus per harinya, kini hanya 1 bus.
“Kalau yang sudah, sampai sehari sebelum Lebaran, kito biso memberangkatkan 5 bus. Kalau sekarang, 1 bus bae susah. Tengoklah nah, bus pada nongkrong semua,” tambahnya.
Turut Merasakan Kesedihan Para Supir
Di samping itu, Ia juga prihatin melihat nasib supir menjelang Lebaran tahun ini. Sebab, dengan merosotnya penjualan tiket, turut menyebabkan menurunnya penghasilan para supir.
Pun demikian, kebutuhan keluarga cukup meningkat guna persiapan Lebaran. Lantas bagaimana nasib supir, dengan situasi pendapatan yang kurang ini. Apakah pemerintah bisa kasih sulosi?
Lihat juga video : Ruang Inspirasi Podcast Gawean Dewan, Kades di Merangin Antri Jadi Bintang Tamu
“Memang, kasihan juga melihat Supir saat ini, kadang-kadang ado yang minta THR. Yo sayo jawab, apo yang di kasih THR, kami pun agen teraso nian dampaknyo.” tutupnya.
Terakhir, Pria kelahiran Sumatera Selatan ini juga berpesan kepada Pemerintah, soal nasibnya beserta Supir kedepan. Di mana, selama ini belum pernah merasakan sentuhan tangan Pemerintah. (Tr01)