Soal larangan mudik lebaran 2021 resmi di perpanjang. Di mana, pada surat edaran sebelumnya pemberlakuan terhitung dari tanggal 6-17 Mei. Namun, kabarnya larangan mudik di perpanjang dari tanggal 22 April hingga 24 Mei mendatang. Tentunya hal ini mendapat tanggapan dari Joni Ismed, anggota DPRD Kota Jambi soroti nasib pekerja transportasi darat.

Soal Larangan Mudik Lebaran 2021 Diperpanjang, Joni Ismed Soroti Nasib Pekerja Angkutan Darat

Parlemen

BERITA JAMBI – Soal larangan mudik lebaran 2021 resmi di perpanjang. Di mana, pada surat edaran sebelumnya pemberlakuan terhitung dari tanggal 6-17 Mei. Namun, kabarnya larangan mudik di perpanjang dari tanggal 22 April hingga 24 Mei mendatang. Tentunya hal ini mendapat tanggapan dari Joni Ismed, anggota DPRD Kota Jambi soroti nasib pekerja transportasi darat.

Hal ini di lansir dari CNNIndonesia.com, bahwasanya Satuan Tugas Covid-19 telah menerbitkan adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.

Yang mana, dalam adendum tersebut menyatakan larangan mudik Lebaran 2021 di perpanjang dari tanggal 22 April hingga 24 Mei mendatang.

Baca Juga : Coba-Coba Mudik Duluan Sebelum Lebaran, Pemerintah Siapkan Aturan Ini

Melihat perubahan tersebut, sontak Joni Ismed mantan aktivis 98 yang kini duduk di DPRD Kota Jambi menyoroti akan nasib para pekerja angkutan darat. Melalui telepon selulernya, Ia mengatakan, bahwa langkah ini adalah upaya dalam memutus rantai penularan virus mematikan tersebut.

“Kita dukung penuh kebijakan pemeritah itu, berguna untuk keselamatan rakyat. Juga Kita minta pengertian, bahwa kejadian ini adalah kejadian sangat luar biasa. Kita tidak ingin penyebaran Covid ini sampai ke pelosok,” ungkap Joni, Jumat (23/04/2021).

Pun selanjutnya, Pria yang dulunya piawai berdemonstrasi ini juga mengatakan, bahwa Hari Raya Idul Fitri nanti harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Harap Pemerintah Perhatikan Para Supir

Di samping itu, Dewan yang terkenal sangar ini juga mengatakan, Pemerintah dapat berkordinasi lalu memperhatikan nasib para pekerja angkutan darat kedepannya.

Sebab, bilangnya, rentan waktu empat pekan bukanlah waktu singkat bagi mereka untuk berhenti beroperasional sementara. Padahal, transportasi darat adalah mata pencarian para supir.

Berita Lainnya : Terciduk Bawa Sabu 25 Kg, Anggota Dewan Bersama Teman Wanitanya Diamankan

“Begini, untuk itu saya berharap bahwa pemerintah setempat berkordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pusat. Bagaimana bisa memperhatikan supir dan kru, yang tidak bisa mobilnya beroperasi. Perhatian itu berbentuk apa terserah pemerintah, yang penting mereka bisa menyambung kehidupannya,” tambahnya.

Selanjutnya, dengan nada tegas, Politisi Partai Golkar ini juga berpesan, agar para pengusaha otobis tidak merumahkan atau memberhentikan para pekerjanya.

Lihat Juga Video : Ruang Inspirasi Podcast Gawean Dewan, Kades di Merangin Antri Jadi Bintang Tamu

“Saya juga berharap, perusahaan atau pemilik usaha transportasi darat tidak memecat supir tersebut. Kemudian, tetap membayar gajinya secara utuh, ini sama-sama prihatin persoalannya,” tegasnya. (Tr01)