PT APTP Tuding Bupati Sarolangun Melecehkan Hukum Indonesia

SAROLANGUN – Tak terima dibilang kangkangi perjanjian kesepakatan, PT APTP tuding Bupati Sarolangun melecehkan hukum Indonesia.

Diketahui, kisruh antara PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP), dengan Pihak kuasa Amin (Evi Firdaus) terus berlanjut. Bahkan kini Pihak PT Agrindo merambah kepada yang lain, yakni menyebutkan bahwa Bupati Sarolangun, H. Cek Endra tidak menghormati keputusan yang inkrah.

Baca juga : Diduga, PT APTP Kangkangi Janji Kesepakatan Dengan Pemda Sarolangun

PT APTP itupun, tuding Bupati Sarolangun melecehkan hukum Indonesia.

Padahal, dari hasil rapat perjanjian kesepakatan yang terjadi pada hari Rabu (21/08/2019) lalu, di ruang Aula Kantor Bupati telah disepakati lima Point.

Adapun 5 poin tersebut, yakni sebagai berikut ;

  1.  Pemerintah Kabupaten Sarolangun, menyambut baik dan mendukung kegiatan Investasi PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa, di Kabupaten Sarolangun. Sesuai dengan ketentuan, peraturan perundangan yang ada.
  2. PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, dan Saudara Amin (melalui Kuasanya Evi Firdaus), sama-sama bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara musyawarah.
  3. PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, bersedia mengeluarkan tanah seluas lebih kurang 300 hektar, yang diklaim oleh saudara Amin, dari permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha.
  4. PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, akan menyediakan plasma sebanyak 20 Persen, dan luas yang akan diberikan.
  5. Pemberian rekomendasi Bupati akan diproses, setelah perusahaan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Antara lain, mengeluarkan lebih kurang 300 hektar, dari permohonan HGU.

Namun, sampai tanggal (21/02/2020) pihak PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa, belum melakukan perihal tersebut.

Tak ayal, hal ini pun diduga kangkangi janji kesepakatan bersama Pemkab Sarolangun.

Sesuai dengan surat Bupati Sarolangun, yang mana berdasarkan berita acara rapat Penyelesaian, Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa nomor 40/BA/Pem/VIII/2019, pada hari rabu (21/08/2019), antara pemrintah Kabupaten Sarolangun, Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jambi, pihak PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan kuasa saudara Amin.

Sebagaimana salah satu hasil kesepakatannya, yaitu bahwa PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa dan saudara Amin (Melalui kuasanya Evi firdaus), sama-sama bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara musyawarah.

Selain itu, juga bersedia mengeluarkan tanah seluas lebih kurang 300 hektar, yang diklaim oleh amin dari permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha.

Menindaklanjuti Surat Dinas TPHP

Serta menindaklanjuti surat kepala Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun, Nomor 525/40, Bun-DTPHO/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Perihal pertimbangan teknis terhadap izin Usaha Perkebunan (IUP), atas nama PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, bahwa perusahaan tersebut mengangkangi ketentuan yang telah disepakati, Seperti :

  • Belum Memfasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun, yang diusahakan oleh Perusahaan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa. Paling lama jangka waktu 3 tahun, sejak didirikannya IUP-B.
  • PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, belum melaksanakan ISPO, sesuai dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2015.
  • PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa, belum menyampaikan Laporan perkembangan usaha perkebunan Semester II tahun 2019. Sesuai dengan Permentan Nomor 98, tahun 2013 pasal 40.

Akan tetapi perihal itu kini malah berbuntut panjang, Mashadi selaku Regional Office Manager PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa, dengan terang terangan menyebutkan bahwa Bupati tidak menghormati hukum indonesia.

“Perlu kami koreksi, APTP tidak kangkangi hasil mediasi, justru Bupati yang tidak menghormati keputusan hukum yang sudah inkracht. Peringatan dari Bupati telah melecehkan hukum di Indonesia. “ ucap Mashadi selaku Regional Office Manager.

Dirinya juga mengklaim, bahwa PT APTP telah mengeluarkan tanah seluas lebih kurang 300 Hektar. Namun pihak Amin belum pernah menerimanya.

“APTP sudah mengeluarkan tanah seluas +-300Ha, dari permohonan perpanjangan HGU. Sudah di ukur oleh pihak BPN, dan APTP sudah merevisi surat permohonan rekom ke bupati dari luas 1.629,3544Ha di revisi menjadi 1.329.3544Ha (no surat 346a/ext/lec/app/apho/viii/2019) sudah diterima setda kantor bupati.” Bebernya.

Tidak hanya itu saja, Mashadi juga mengatakan bahwa IUP PT Agrindo legal, yang dikeluarkan oleh surat keputusan bupati.

Lihat juga video : Klik Disini

“Kita legal, ditetapkan dengan surat keputusan bupati Sarolangun no.334 tahun 2004, ” jelasnya.

“Kita hormati pak bupati, yang sudah mengingatkan APTP. Tapi isinya ada yang tidak sesuai dengan BAP pertemuan, dan berlawanan dengan keputusan hukum yang sudah inkracht. Saran pak, Judul beritanya jangan menyudutkan APTP (mengangkangi) padahal kita tetap mengikuti aturan dan menghormati hukum.” Pintanya. (Ajk)

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033