BERITA JAMBI – Masih terus bergulir, belum lama ini DPRD Provinsi Jambi bentuk Panitia Khusus, guna menyelesaikan persoalan BOT (Build Operation Transfer). Tokoh Pemuda Jambi, Said Pariq pertanyaan kenapa pansus BOT baru dibentuk tahun ini?
Sebagaimana di ketahui, polemik sistem BOT di Jambi masih terus bergulir. Bahkan, beberapa bulan lalu, hal ini kembali menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga : Pimpin Sumpah Pakta Integritas PAG, Irwasda Polda Jambi Tegaskan Peserta Tidak Gunakan Cara Curang
Tokoh Pemuda Jambi pun mempertanyakan, soal pembentukan Pansus BOT DPRD yang baru terbentuk tahun ini. Kenapa tidak dari tahun sebelumnya?
Bilangnya, polemik tunggakan beberapa kerjasama sistem Bangun Guna Serah itu, telah bergulir sejak masa periode Gubernur Jambi tahun 2010 silam. Bahkan hingga periode saat ini.
“Pansus ini terlambat di bentuk. Pemerintah Provinsi Jambi, sudah di berikan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan hasil LHP BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP, bukanlah bersifat temuan lagi. Tetapi, sudah menjadi hasil pemeriksaan BPK, dan harus di tindak lanjuti,” tegasnya.
Pansus Merupakan Instrumen Hukum
Menurut Ketua KNPI Provinsi Jambi periode 2009-2012 ini, salah satu langkah penyelesaian ini harus memiliki dasar hukum. Salah satu nya melalui pembentukan pansus
“Panitia khusus, di bentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara,” ujarnya.
Oleh karenanya, bertepatan dengan baru di bentuknya Pansus BOT tersebut, penyelesaian polemik BOT. Dapat di jalankan dengan instrumen hukum yang berlaku.
“Artinya ini bukanlah masalah baru, ada ketentuan yang mengatur nya, bukan hal yang aneh. DPRD Provinsi Jambi telah bekerja sesuai dengan fungsinya. Yaitu, fungsi pengawasan,” jelasnya.
Terakhir, Ketua TP Sriwijaya Jambi ini berharap, dengan di bentuknya Pansus DPRD. Kedepannya, tidak terjadi penggiringan isu politis tertentu.
Seperti, muatan isu yang mengaitkan partai pengusung Gubernur Jambi Al Haris pada Pilgub lalu. Bukan berasal dari partai, yang mendominasi di kursi legislatif saat ini.
Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh
Lanjutnya, penggiringan opini yang mengarah tidak memberikan kesempatan pada Gubernur Jambi saat ini, untuk menyelesaikan persoalan BOT.
“Fungsi pengawasan DPRD ini, harus ada implementasi nya dalam bentuk instrumen hukum. Jawabannya adalah Pansus,” tutupnya. (Tr01)