Polemik Batubara, Pemprov Bentuk Tim dan Rumuskan Skenario Operasional
JAMBI – Menindaklanjuti polemik angkutan batubara, Pemerintah Provinsi Jambi bersama dinas terkait, pelaku usaha dan kepolisian, Rabu (04/04) pagi duduk bersama. Pembahasan terkait lalulintas angkutan yang belakangan didemo mahasiswa lantaran menelan 22 jiwa, dibahas di Ruang Utama Kantor Gubernur.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Angkutan Batubara yang dikomandoi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Tagor Mulya Nasution menegaskan perusahaan jangan hanya mengambil untung. Bilang Tagor, perusahaan juga memikirkan kepentingan masyarakat.
“Pikirkan juga keselamatan masyarakat. Jangan berdalih cari makan untuk anak dan istri,” katanya.
Rapat yang dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Varial Adhi, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal, Unsur forkopimda, Pengusaha Batubara dan para tamu undangan lainnya.
“Kemarin ada sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi cipayung melakukan aksi didepan halaman Kantor Gubernur Jambi mereka menuntut terkait angkutan batubara, oleh karena itu kita berharap dengan adanya koordinasi ini kita dapat menyelesaikan permasalahan penanganan angkutan batubara,” kata Tagor.
“Bagaimana sumbangan pemikiran kita disini untuk kebaikan kita bersama, niat kita untuk memperbaiki kondisi angkutan batubara,” sambung Tagor.
Tagor juga menyampaikan investasi harus tumbuh dan berjalan. Meski begitu, investasi yang mensejahterakan masyarakat
“Di Jambi ini investasi harus jalan dan tumbuh artinya investasi yang dapat mensejahterakan masyarakat, jadi dengan rapat ini kita mencari solusinya sesuai dengan aturan, jangan sampai timbul dampak negatif terhadap masyarakat,” harap Tagor.
Sementara itu, Kepala Dishub Provinsi Jambi Varial Adhi mengatakan angkutan batubara harus segera ditertibkan.” melalui koordinasi ini sesuai kesepakatan harus kita jalani sehingga kita dapat mentertibkan batubara baik dari mulut tambangnya sendiri, angkutannya, dan jumlah tonase,” kata Varial Adhi.
Ia berharap, dengan terbentuknya Tim Terpadu (Timdu) dapat memonitoring pelaksanaan pengangkutan batubara dari mulut tambang ke stokpile akhir, dan mengambil langkah – langkah alternatif sebagai upaya penanganan permasalahan pengangkutan batu bara.
Sementara Gusrizal, menyoroti berbagai langkah yang telah ditempuh terkait batubara tersebut. Seperti halnya Tagor, anggota DPRD itu menegaskan kegagalan demi kegagalan. Baik dari peraturan, maupun komitmen yang dilakukan.
“Jangan seperti keledai. Sampai 3 kali. Ini sudah 2 kali. Jangan sampai 3 kali. Malu” bilangnya.
Setiap tahun, bilang Gusrizal, pembahasan ini selalu berlangsung. Anggaran demi anggaran, pertemuan demi pertemuan dilakukan.
“Sekarang, saya minta keseriusan kita. Aturan ada, tinggal tegakkan. Kalau melanggar, cabut saja ijinnya,” tegasnya. (Win)