JAMBI – Pasca sejarah kelam Kasus ketok palu RAPBD 2018 lalu, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di Provinsi Jambi menjadi penghuni penjara, tampaknya menjadi awal kehancuran Jambi.
Bagaimana tidak, usai beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, seperti Erwan Malik selaku Sekda Provinsi Jambi, H. Arpan Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, hingga termasuk Zumi Zola Zulkifki yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jambi. Membuat situasi Jambi saat ini menjadi carut marut, dan tak ada kemajuan yang dilakukan di negeri Jambi ini.
Apalagi setelah Fachrori Umar diangkat menjadi Plt, hingga dilantik menjadi Gubernur Definitif, Provinsi Jambi terlihat semakin tidak karuan. Tidak ada pembangunan, bahkan kinerjanya hampir tak dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sehingga, hal itu pun menjadi buah bibir dikalangan masyarakat Jambi.
Ditambah lagi, baru-baru ini banyak pembangunan di Provinsi Jambi dinilai tidak memenuhi standar. Seperti rencana pembangunan Fly Over di kawasan Simpang Mayang, Sipin Kota Jambi yang kembali tidak mampu direalisasikan. Sehingga akhirnya ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.
Menurut DPRD, rencana pembangunan Fly Over tersebut masih banyak yang belum memenuhi syarat, seperti pembebasan lahan dan sebagainya.
Bahkan, diduga juga dalam pembangunan itu dinas PUPR Provinsi Jambi, malah seakan memaksakan diri, dengan cara menambah upah dan waktu pembangunannya. Sehingga anggaran yang awalnya hanya Rp. 130 Miliar, malah menjadi Rp. 198 miliar.
Melihat masih banyaknya yang belum terpenuhi, dan diperkirakan tidak akan selesai dibangun dalam jangka 1 tahun, DPRD Provinsi Jambi, akhirnya menunda rencana pembangunan Fly Over tersebut, dan mengalihkan dananya di program prioritas Gubernur Jambi.
Selain itu, diujung masa kepemimpinan Fachrori ini juga banyak menimbulkan tragedi yang membuat msayarakat bertanya-tanya.
Apalagi Pejabat tertinggi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) M. Dianto sudah mengajukan surat pemunduran diri dari jabatannya, dan pindah menjadi Widyaiswara tingkat Nasional. Wajar jika ini menjadi pertanyaan besar bagi publik, ada apa dengan negeri Jambi ini?
Hal ini pun bahkan dinilai pengamat Jambi, sebagai sebuah kegagalan kepemimpinan Fachrori Umar, dalam mengurus birokrasi kepemerintahannya.
Seperti yang disampaikan Akademisi UIN STS Jambi, Bahren Nurdin menyebut bahwa mundurnya M. Dianto sebagai Sekda Provinsi Jambi, adalah bentuk kegagalan Fachrori Umar selaku Gubernur Jambi dalam memimpin roda Kepemerintahan di Provinsi Jambi ini.
“Disini saya melihat, bahwa ini adalah salah satunya barometer kegagalan kepemimpinan Fachrori Umar,” ujar Bahren saat dikonfirmasi Diamikajambi.com beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, Bahren juga melihat roda Kepemerintahan Provinsi Jambi sejak kasus suap RAPBD 2018, yang menyeret Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifki dan beberapa pejabat lainnya, membuat Jambi semakin kacau balau. Apalagi, saat ini jelang pengesahan anggaran tahun 2020 mendatang, muncul masalah baru dengan mundurnya Dianto sebagai sekda.
Tak ayal, hal ini pun menjadi ketakutan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi, bagaimana Jambi kedepannya. Belum lagi antara legislatif dan eksekutif saat ini terjadi kisruh, dan keharmonisan keduanya pun dipertanyakan. Ada apa dengan republik ini?
Jadi jika dilihat hampir 4 tahun dimasa Kepemimpinan Zumi Zola – Fachrori, Bahren mengatakan hampir semua pembangunan mandeg. Dan pemerintah pun seakan jalan ditempat.
“Pembangunan nyaris mandeg, pemerintah seakan jalan di tempat. Pemerintah outopilot, program Jambi tuntas terseok-seok. Ini satu paket sejak dari Zola jadi gubernur, hingga Fachrori, 11 12,” bilangnya pada dinmaikajambi.com, pada Jum’at kemarin (29/11/2019).
Hal senada juga disampaikan Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Inta Umri Habibi, pada saat ini tampak masih banyak ruas jalan provinsi yang ada disejumlah daerah di Provinsi Jambi dalam kondisi rusak parah.
“Belum memenuhi janji janji politik beliau, dalam sisa setahun lagi seharusnya Pemprov Jambi harus fokus memenuhi janji janji politiknya,” ungkap pria yang akrab dipanggil Iin ini, Jumat (29/11/2019) kemarin.
“Pembangunan Infrastruktur paling utama seperti jalan jalan yang ada di setiap daerah di Provinsi Jambi,” lanjutnya.
Tak hanya itu, kata Iin kualitas birokrasi juga harus dijalankan, yakni tetap menghormati hasil dari assesment yang dilakukan baperjakat.
“Jadi setiap SKPD yang berprestasi harus dipertahankan agar tetap bisa melanjutkan langkah langkah visi misi Jambi Tuntas.” ujarnya.
Dari sisi lain, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dewan Provinsi Jambi, kondisi jalan mantap di Jambi baru mencapai 73 persen.
Sama halnya dengan yang disampaikan Ivan Wirata, Anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi. Dirinya melihat jalan mantap baru mencapai 75 persen, sedangkan masa jabatan gubernur hanya sisa satu tahun lagi. Apakah bakal bisa tercapai?
“Kondisi jalan yang mantap baru mencapai 75 persen, sementara masa jabatan Gubernur tinggal setahun lagi,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Kamis (07/11/2019) siang.
Ivan jug menyebutkan masih banyak jalan di sejumlah daerah di Jambi dalam kondisi tak mantap, atau rusak parah. Seperti di Kabupaten Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur.
“Dari 1032 KM jalan Provinsi, yang dilakukan perbaikan belum capai 90 apalagi 100 persen. Harusnya salah satu program prioritas Jambi Tuntas ini harus terealisasi diakhir masa jabatan ini kalau bisa kondisi jalan 100 persen mantap,” ucapnya.
Tak hanya itu, banyak masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, hampir tidak merasakan program Jambi tuntas dari Pemerintah Provinsi.
Masyarakat Kota masih merasakan banjir, dikala hujan. Sebaliknya, masyarakat pun juga terus didesak oleh kondisi jalan yang hurak-hurakan. Serta keadaan ekonomi yang terus mencekik, dengan harga karet dan sawit yang terus tidak stabil.
Hal ini seperti yang disampaikan salah satu warga Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Deni beberapa waktu lalu.
Dirinya menyampaikan bahwa banyak jalan yang ada di Muaro Jambi yang mengalami kondisi yang parah, namun sangat disayangkan tidak ada sikap dari Gubernur untuk memperbaikinya.
Deni sangat prihatin terhadap sikap Pemprov Jambi, yang sama sekali tidak merespon keluhan masyarakat kecil yang ada di luar Kota Jambi.
“Kami heran, kok hingga saat ini Pemprov belum juga menyelesaikan pengerjaan jalan yang rusak parah yang ada di Muarojambi khususnya Sungai Gelam,” ungkap Deni. (Nrs)