MUARO JAMBI – Mendagri Kukuhkan Bupati Muaro Jambi Menjadi Wakil Ketua Dewan ADPMET 2020-2025, Tito secara daring tersebut di gelar di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (2/3/2021).
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian resmi mengukuhkan dewan pengurus, termasuk Bupati Muaro Jambi Masnah Busro, sebagai dewan ADPMET. Serta Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai ketua umum.
Baca juga : Keren, Raih WTP 6 Kali, Muaro Jambi Dapat Reward 20,04 M Dari BPK
Pelantikan kepengurusan hasil Munas di Bali tersebut, di pimpin Mendagri Tito secara daring tersebut di gelar di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (2/3/2021).
Mendagri Tito berharap kepengurusan baru ADPMET 2020-2025, di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil bisa, turut mengembangkan potensi Energi Terbarukan yang masih besar di Indonesia. Menurutnya keanggotaan ADPMET, akan meluas tak hanya beranggotakan daerah yang memiliki potensi minyak dan gas namun juga energi terbarukan.
“Itu dapat dilakukan semua provinsi, kabupaten/kota. Ke depan di bawah kepemimpinan Kang Emil dengan energi terbarukan, dan kegigihan mendapatkan memperoleh energi terbarukan melalui inovasi dan kreasi, Keanggotaan ADPMET bisa meluas ke semua daerah,” tuturnya.
Ketergantungan Indonesia
Menurutnya ketergantungan Indonesia, pada energi fosil untuk non energi dalam negeri masih tinggi. Sebagian kebutuhan minyak bumi, untuk dalam negeri masih harus impor.
“Di sisi lain sumber cadangan energi fosil, khususnya minyak bumi makin menurun. Kondisi ini membuat Indonesia rentan, rentan bagi ketahanan energi kita,” tuturnya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, yang membacakan sambutan Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap keberadaan ADPMET, bisa memberikan kontribusi pada perkembangan industri migas di Indonesia.
Pihaknya menuturkan bahwa pemanfaatan energy, untuk ekspor sudah beralih. Hal ini karena pemanfaatan domestic, terus meningkat. Tahun 2020 bagi dunia migas merupakan tahun, yang berat karena sejumlah target mengalami penurunan.
Melelang
Tahun 2021, pemerintah akan melelang 10 wilayah kerja migas yang berada di sejumlah daerah mulai dari Riau hingga Papua. Pusat menurutnya terus menjaga iklim investasi di bidang hulu migas salah satunya, dengan penyegaran peraturan dan proses perizinan.
“2020 di terbitkan Peraturan Menteri ESDM, mengatur wilayah kerja baru yang pengelolaannya di lakukan dalam proses lelang,” katanya.
Kebijakan-kebijakan ini, di harapkan bisa mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini yang bergabung dalam APDMET. Sehingga makin menggairahkan investasi hulu migas.
“Kami berharap sinergi antara kementerian ESDM dengan pemerintah daerah, serta ADPM bisa terus di tingkatkan guna menghadapi tantangan industri hulu migas khususnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri,” tuturnya.