MERANGIN — Pelaksanaan pawai dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Merangin menuai sorotan. Sejumlah lembaga pendidikan dan sosial disebut dimintai sejumlah uang untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Dugaan pungutan itu menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa lembaga sosial hingga sekolah dengan kondisi finansial terbatas ikut dimintai biaya partisipasi pawai.
Aktivis Merangin, Arip Hidayatullah, menyayangkan adanya dugaan penarikan biaya tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Panti Asuhan Duafa Bangko disebut dimintai uang sebesar Rp400.000 untuk mengikuti pawai.
«“Singkat saja sesuai dengan keterangan yang saya dapat, dugaannya Panti Asuhan Duafa Bangko saja dipintai uang senilai 400 untuk bisa ikut pawai, apalagi sekolah negeri dan swasta lainnya. Keterangan lainnya mengatakan ikut tidak ikut harus tetap bayar,” ujar Arip, Jumat (14/8).»
Dugaan tersebut semakin menjadi perhatian setelah seorang tenaga pengajar dari salah satu sekolah kecil di Merangin juga mengungkapkan keberatan terkait adanya permintaan biaya partisipasi.
Iuran Pawai
Menurut guru tersebut, pihak sekolah diundang untuk mengikuti pawai sekaligus diminta berpartisipasi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Namun, penggunaan maupun peruntukan dana tersebut disebut tidak dijelaskan secara jelas.
“Kami diundang untuk pawai dan ikut partisipasi, tapi kami dimintai uang yang tidak diperjelas kegunaannya. Selama saya menjadi guru, baru kali ini pertama merayakan hari kemerdekaan dipungut biaya,” ungkapnya.
Karena keterbatasan kondisi keuangan sekolah, pihaknya akhirnya memilih tidak mengikuti pawai tahun ini. Terlebih, sekolah tersebut disebut menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.
«“Abang tahu lah kami ini sekolah kecil, dan juga notabene untuk anak kurang mampu. Gaji guru pun lewat dana BOS, mau minta iuran anak-anak itu belum tentu ada uang. Ya lebih baik nggak ikut, Abang, dibanding buat susahnya anak-anak,” tambahnya.»
Warganet Soroti Kepemimpinan Pemkab Merangin
Polemik dugaan iuran tersebut kemudian mendapat perhatian warganet. Sejumlah komentar bahkan mulai mengaitkan persoalan tersebut dengan tata kelola pemerintahan Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati Merangin.
Salah seorang warganet, Syaifu, mempertanyakan kapasitas kepemimpinan pemerintah daerah dan menilai pengalaman di bidang pemerintahan penting bagi seorang kepala daerah.
«“Ini pemerintahan tambah ngk jls emang kalau pemimpin bukan dari bagian pemerintahan itu Asti amburadul karna blm ada pengalaman di bidang pemerintahan…”»
Sementara warganet lainnya, Karnadi Syafii, menyoroti persoalan tersebut dari sisi citra pemerintah daerah.
«“Kalau memang benar berita ini. alangkah malu nya Pemerintah Merangin,” tulisnya.»
Sorotan tersebut menunjukkan bahwa dugaan penarikan biaya dalam kegiatan yang berkaitan dengan peringatan kemerdekaan tidak hanya dipersoalkan dari sisi nominal, tetapi juga menyangkut transparansi dan kepatutan.
Apalagi, jika benar terdapat kewajiban pembayaran bagi lembaga yang hendak mengikuti pawai, publik tentu berhak mengetahui dasar kebijakan tersebut, pihak yang menetapkan besaran biaya, serta peruntukan dana yang dikumpulkan.
Panitia Diminta Beri Penjelasan
Aktivis dan masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Merangin serta pihak penyelenggara memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan tersebut.
Jika memang terdapat pungutan, perlu dijelaskan apakah pembayaran tersebut bersifat wajib atau sekadar partisipasi sukarela, serta apakah terdapat dasar resmi yang menjadi landasan penarikan dana.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun beban bagi sekolah dan lembaga sosial, terutama yang memiliki keterbatasan anggaran.
Sementara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, Misrinaldi mengaku tidak tau dengan hal itu.
“Mohon maaf saya nggak tau hal itu mas, panitia nya para kepsek, dan saya juga nggak pernah perintah mereka iyuran,” katanya.
Catatan: Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.