BERITA JAMBI – Polemik perpindahan lokasi pembangunan stadion di Jambi, menjadi perdebatan antara Eksekutif dan Legislatif, Rabu (30/3/2022). Dewan ingatkan Pemprov soal stadion jangan sampai berurusan hukum
Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi beri warning Pemprov agar tak berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Usai pimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Rabu (30/03/2022) Edi mengungkapkan hal itu pada awak media ini.
Ia menuturkan, saat ini pihaknya sedang menunggu Feasibillity Study (FS) dari Pemerintah Provinsi Jambi. Setelah DPRD Provinsi Jambi menerima FS tersebut, dewan akan melakukan kajian.
“Setelah dengar penjelasan dari Pemprov, kita menunggu Feasibillity Study atau FSnya seperti apa” ungkapnya.
Warning APH, Dewan Ingatkan Soal Pemindahan Stadion
Lebih lanjut, Ia juga menambahkan, DPRD Provinsi Jambi memastikan bahwasanya pemindahan lokasi tersebut, harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tentunya, dewan pasti mengikuti semuanya sesuai aturan main, sesuai dengan lokasi yang lama,” tambahnya.
- Baca Juga : Pindah Lokasi, Pembangunan Stadion Jambi Bergejolak di DPRD Provinsi
- Baca Juga : Dibangun 24 Milyar, Gor Merangin Terbengkalai
Di samping itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menghimbau, seluruh kegiatan dan pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi, harus berlandaskan aturan yang berlaku. Jika melanggar, bilangnya, hal ini tak menutup kemungkinan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kalau di luar mekanisme yang berlaku, ya urusannya dengan APH. Nah, APH ya urusannya dengan eksekutif. Yang penting, dewan sudah mengingatkan,” tegasnya.
“Kami sudah mengingatkan, sesuai dengan kerangka regulasi. Yang sudah diputuskan, dilaksanakan, kecuali ada alasan yang kuat. Kalau FS dia tidak merekomendasikan rencana awal, tentu kita akan mendengar seperti apa.” timpalnya.
Sebelumnya, pembangunan Sport Center di Jambi ini menelan dana Rp 250 Milyar dengan pola Multi Years. Namun dalam perjalanan, pembangunan menimbulkan polemik lantaran pemindahan lokasi.
Proyek prestitius di Jambi sendiri pernah batal 2019. DPRD Provinsi Jambi juga menolak pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi pada pembangunan Fly Over.
(Tr01)