Heboh, Paripurna DPRD Sulsel Terjadi Cekcok Hingga Nyaris Adu Jotos

VIRAL – Saat mengikuti rapat paripurna, dua Anggota DPRD Sulsel terjadi cekcok hingga nyaris adu jotos. Perkara ini pun berbuntut panjang, di mana sang Ketua Divisi Kopel Indonesia Musaddaq, meminta Badan Kehormatan DPRD Sulsel segera melakukan investigasi.

Paripurna DPRD Sulsel yang terjadi cekcok hingga adu jotos dua dewan ini, terjadi hanya di sebabkan dengan sesuatu hal di luar kepentingan publik. Tak ayal,  hal ini di nilai sangat mencederai institusi DPRD Sulsel, sebagai lembaga terhormat.

Baca juga : Kecewa Angso Duo Semrawut, DPRD Tegas Minta Pemprov Putus Kontrak

Sebelumnya, Ketua Divisi Penguatan Masyarakat Sipil Kopel Indonesia Musaddaq meminta Badan Kehormatan DPRD Sulsel segera melakukan investigasi.

Ini tak lain terkait kejadian dua Anggota DPRD Sulsel yang cekcok, sampai nyaris adu jotos saat melakukan rapat paripurna.

“Saya kira Badan Kehormatan perlu juga turun tangan. Untuk melakukan penelusuran atau investigasi. Apakah ini ada unsur pelanggaran etika atau tidak,” kata Musaddaq kepada SuaraSulsel.id, Rabu 23 Juni 2021.

Legislator Cekcok

Selanjutnya, Kedua Legislator yang terlibat cekcok hingga nyaris adu jotos tersebut, adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dari fraksi NasDem. Kemudian Arfandy Idris, dari Fraksi Golkar.

Mereka terlibat cekcok saat menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Rabu 23 Juni 2021. Penyebabnya, sejumlah Legislator tidak setuju jika agenda rapat tersebut, di rangkaikan dengan kegiatan lain yang tidak di agendakan sebelumnya.

Peristiwa ini bermula saat sejumlah Anggota DPRD Sulsel menghadiri rapat di Lantai 9, Gedung Tower DPRD Sulsel yang membahas dua rancangan perda (Ranpeda). Serta terkait bantuan hukum bagi orang miskin, dan kode etik tata cara badan kehormatan.

Setelah membahas dua agenda tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif ingin melanjutkan peluncuran aplikasi E-Aspirasi.

Mengetahui hal itu, Legislator dari Fraksi Golkar, Arfandy Idrus menolak peluncuran E-Aspirasi. Jika rapat paripurna intern belum di tutup.

Sementara Syaharuddin Alrif, beralasan kegiatan bisa di teruskan karena saat awal rapat sudah di sampaikan, dan tidak ada peserta yang menolak.

Perbedaaan pendapat ini membuat suasana rapat menjadi memanas. Hingga berlanjut cekcok setelah rapat.

Dengan adanya peristiwa itu, kata Musaddaq, alasan Badan Kehormatan harus turun tangan di karenakan tugas dari Badan Kehormatan, adalah untuk menjaga marwah DPRD. Termasuk menjaga etika Anggota DPRD.

Jika Ada Unsur Pelanggaran Etika

Karena itu, Ia menegaskan jika dalam kejadian tersebut terdapat unsur pelanggaran etika, maka harus di berikan sanksi.

“Kalau ada unsur pelanggaran etika, saya kira itu bisa di rekomendasikan untuk di lakukan sanksi,” tegas Musaddaq.

Menurut Musaddaq, semua rangkaian agenda kegiatan rapat di DPRD Sulsel telah terjadwal dengan rapi, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah.

Sebab itu, jika ada sesuatu yang ingin di bahas di luar dari agenda yang telah di tetapkan tersebut, maka lebih dahulu harus di komunikasikan.

Bilangnya, semua ini harus di lakukan untuk menghargai penyusunan jadwal yang telah di sepakati, di Badan Musyawarah. Hingga menjadi ketetapan di DPRD Sulsel.

“Jadi hal-hal yang tidak teragendakan di dalam badan musyawarah, saya kira memang itu tidak etis kalau di paksakan. Makanya di setiap rapat, DPRD di undang untuk rapat melalui persuratan. Dan dalam persuratan itu jelas, bahwa kita akan membahas soal ini dan ini,” kata dia.

“Saya kira apa pun yang menjadi keputusan di badan musyawarah, untuk di bahas itu tidak ada masalah. Yang jadi soal itu kalau tidak masuk di agenda, kemudian itu di susupkan masuk. Sehingga kalau mau menjadikan agenda tambahan, ya tentu harus melalui penyampaian kepada badan musyawarah. Begitu mekanismenya,” tambah Musaddaq.

Berita lain : Viral, Hina Menteri Sosial Risma, Bupati Ini Di polisikan Ketua DPRD

Musaddaq juga mengaku tidak mengetahui apakah di balik peristiwa cekcok dua Anggota DPRD Sulsel tersebut, terdapat kepentingan lain.

Tetapi, kata dia, jika cekcok itu terjadi hanya di sebabkan dengan sesuatu hal yang tidak berkaitan subtansial dengan kepentingan rakyat. Maka sangat mencederai institusi DPRD Sulsel, sebagai lembaga terhormat.

“Nah, kalau persoalan itu kemudian mau saling jotos, saya kira itu mencederai institusi DPRD sebagai lembaga terhormat. Teman-teman di DPRD mesti harus rasional dan mengedepankan etika, dalam musyawarah. Sehingga publik bisa menilai dan melihat. Apalagi dengan hal-hal yang tidak subtansial dengan kepentingan rakyat,” paparnya.

“Kalau kepentingan rakyat terus mereka mau saling hantam, ya terserahlah dia. Siapa yang membela rakyat dan siapa yang tidak membela rakyat. Kan di situ poinnya kita. Tapi kalau hal-hal yang tidak subtansial kemudian mau saling hantam, saya kira ini perdebatan yang tidak sehat. Tidak bisa menjadi cermin bagi publik dalam berdemokrasi,” sambungnya.

 

Sumber : Suara.com

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube