Heboh Demokrat Usul Gedung DPR RI Jadi RS Darurat COVID-19

JAKARTA – Partai Demokrat (PD) usul gedung DPR RI sebagai RS Darurat COVID-19 memunculkan pro dan kontra. Selain fraksi, usul Demokrat bikin perdebatan publik.

Meningkatnya kasus penyebaran virus corona belakangan ini, ketersediaan rumah sakit, pelayanan hingga oksigen menjadi masalah. Wajar saja, usulan ini langsung menarik respon publik.

Meski demikian, usulan partai berlambang Mercy itu mendapat penolakan tegas partai lain. Melansir detik.com, setidaknya ada tiga fraksi dari partai koalisi pemerintah yang tegas menolak.

Usulan gedung DPR jadi RS Darurat COVID-19 disampaikan Waketum PD Benny K Harman. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, menegaskan sikap Benny adalah sikap Fraksi Partai Demokrat.

“Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien COVID telantar dan harus tunggu antre berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien COVID. Ada pendapat lain?” kata Benny Harman di Twitter.

Andi Arief pun menegaskan sikap Benny adalah sikap Fraksi Partai Demokrat. Dia berharap partai lain menyetujui usulan Demokrat menjadikan gedung DPR sebagai RS darurat COVID.

“Fraksi Partai Demokrat mempersilakan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan COVID. DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan partai lain juga setuju,” kata Andi Arief.

Usulan ini mendapat penolakan 3 fraksi di DPR, yakni Golkar, NasDem, dan PPP. Selain itu, Fraksi PAN turut menolak secara halus.

Tanggapan Golkar, Demokrat Usul Gedung DPR

Fraksi Partai Golkar DPR menegaskan DPR harus tetap bekerja di tengah pandemi. DPR harus berkontribusi dengan harus memastikan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi lebih baik.

“Menurut saya, DPR harus tetap menjalankan tugas kenegaraannya sebagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, justru DPR harus turut berkontribusi sesuai dengan tupoksinya terhadap penanganan COVID-19 dengan cara memastikan agar kinerja pemerintah lebih baik lagi dalam penanganan COVID-19,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Jumat (9/7).

Baca Juga : Rapat Paripurna Memanas, Tolak Ranperda Soal Bank Jambi Ditunda, Fraksi Demokrat Siap WO

Fraksi Golkar tidak ingin usulan Demokrat mengganggu kinerja DPR. DPR juga punya tugas dalam menangani pandemi dengan kerja-kerja di parlemen.

“Oleh karena itu, usulan itu jangan justru membuat kinerja DPR tidak dapat menjalankan tugas dan pokoknya,” kata Ace.

Nasdem Menolak

NasDem secara tegas tak setuju dengan usulan Partai Demokrat menjadikan gedung DPR sebagai RS Darurat COVID-19. Partai NasDem balik mengusulkan agar seluruh anggota DPR dan semua pejabat negara memotong gaji. Hal ini untuk membantu penanganan pandemi COVID-19.

“Jadi permasalahan penanganan pandemi ini tidak bisa lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama untuk kemudian dikerjakan bersama-sama. Jadi, siapa yang punya uang membantu uang, siapa yang punya tempat membantu tempat,” tutur Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (9/7).

Baca Juga : Amien Rais Deklarasi Partai Ummat, Haji Bakri: Lain Generasi, Lain Rasanya Pak

Ahmad Ali pun mengusulkan seluruh anggota DPR, bahkan semua pejabat negara, memotong gajinya. Uang tersebut kemudian di kumpulkan untuk menyewa hotel guna tempat isolasi.

PPP menyebut usulan Partai Demokrat agar gedung DPR dijadikan RS darurat COVID sebagai trik mencari simpati semata. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menegaskan DPR tidak tutup selama PPKM darurat.

“Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional, dan menggunakan logika. Kalau DPR di jadikan RS darurat, di mana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100%. Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat,” ujarnya.

 

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033Email : Erwinpemburu48@gmail.comIkuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube