DPRD Merangin Gelar Paripurna Internal, Ini Hasil Temuan BPK

BERITA JAMBI – Setelah memanggil OPD dan koordinasi ke BPK RI Perwakilan Jambi, Senin (20/6/2022) siang DPRD Merangin gelar rapat paripurna internal.

Wakil Ketua DPRD Merangin yang Gelar Paripurna, Ahmad Kausari Ibrahim memimpin rapat paripurna tersebut. Sementara laporan Panja LHP BPK RI, oleh Mulyadi, anggota Fraksi Golkar DPRD Merangin.

Usai kegiatan, Kausari mengatakan usai paripurna ini rekomendasi Panja (Panitia Kerja) untuk segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

“Segera menindaklanjuti, melakukan proses temuan itu selama 60 hari,” katanya.

Zainal Amri, Ketua Panja DPRD Merangin mengatakan hal senada. Ia mengatakan, tindaklanjut 60 hari tersebut terhitung 22 Mei lalu atau hampir 1 bulan lalu.

Politisi PKS ini mengatakan temuan ini total Rp 6 Milyar lebih. Terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin (DPU) dengan temuan Rp 5.959.227.251,67. Sementara paling rendah ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sekitar 700 ribuan.

Baca Juga : DPRD Merangin Panggil 3 OPD Terkait LHP BPK RI

Selain menindaklanjuti, Panja DPRD Merangin ini memberikan saran lain seperti salah satunya, OPD memblack list perusahaan yang masuk dalam temuan.

“Bagi rekanan yang tidak mau melunasi temuan-temuan BPK itu,” katanya.

Sejauh ini, informasi yang terangkum hampir semua temuan di OPD itu para rekanan telah melunasi temuan. Namun untuk DPU, masih ada pembayaran yang selesai.

Lantas, apakah Panja merekomendasikan untuk mengevaluasi perda? Karena dari pemanggilan OPD di DPRD Merangin, permasalahan perencanaan ini menjadi soal utama dengan perbedaan perda.

“Bisa jadi. Karena dari OPD, sewaktu pengajuan mengacu perda yang lama, tapi pas saat pemeriksaan dengan perda yang baru,” katanya.

Berikut rangkuman temuan LHP BPK RI Perwakilan Jambi :

  • Dinas Perumahan dan Kawasan dan Pemukiman

Rp 14.031.781

  • Dinas Kesehatan

Rp. 1.831.676 dan Labor 2.914.111

  • Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Rp. 3.063.412 dan Rp 8.211.534

  • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp 1.904.265 dan Rp 13.647.573

  • Dinas Lingkungan Hidup

Rp 3.728.978

  • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rp.

  • Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Rp. 5.959.227.251,67

  • BPKAD

Temuan terhadap 17 bidang aset. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan inventarisis sebanyak 3. Sementara 14 bidang belum

(Red)

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube