MERANGIN – Dana Covid-19 sedot anggaran OPD di Merangin sampai minus, suara untuk tunda dulu pembangunan kantor bupati menyedot 30 Milyar, muncul.
Belum tuntas hearing pengunaan anggaran Rp 27,78 Milyar untuk penanggulangan dana Covid-19 di Merangin, Refocusing tahap II bakal menyedot Rp 40 Milyar APBD Merangin.
Untuk diketahui, Refocusing tahap II menyedot lebih banyak anggaran Kabupaten Merangin. Misalkan pada Dinas PUPR yang pada tahap I ditarik Rp 739 juta, pada tahap II akan dipangkas 9,3 Milyar belanja barang dan jasa dan Rp 93 Milyar dari belanja Mandatory Infrastruktur.
Pun demikian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pada tahap I ditarik 267 juta, bakal disedot Rp 921 juta untuk Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan Belanja Mandatory Infrastruktur Dispora Merangin dipangkas 3,65 Milyar.
Rasionalisasi ini menarik anggaran seluruh dinas, badan hingga kecamatan. Hanya RSUD Kol Abundjani yang tak lagi ditarik, setelah pada Refocusing tahap I dikuras 204 juta.
Hal ini, tentu menjadi perhatian publik. Pasalnya, pemangkasan anggaran dinas-dinas itu, berbeda terbalik dengan realita di lapangan.
“Misalkan pembangunan kantor bupati yang baru. Itu tidak terlalu penting, kenapa tidak itu saja?,” kata Rahmat, warga Kota Bangko, Senin (15/6/20)
Berita Terkait : Duit Covid-19 Merangin Rawan Penyimpangan, Roni Sebut Indikasinya
Tak hanya itu, pembangunan taman depan kantor Bupati Merangin saat ini, juga disoroti.
“Itu kabarnya taman. Kan belum terlalu penting. Kenapa tak ditunda. Uangnya untuk Covid-19?,” tambahnya.
Pantauan awak media, memang mendapati proyek hampir Rp 30 Milyar masih berjalan, yakni kantor Bupati Merangin. Gedung baru di eks Lapangan KONI itu, menyedot 24 Milyar. Sedangkan 5,9 Milyar untuk pembangunan Alun-alun.
Dibahas Pansus DPRD
Senada hal itu, rupanya dewan juga menyoroti. Tak main-main, kabar ini masuk dalam pembahasan pansus, dibenarkan M Yani, Wakil Ketua Pansus DPRD Merangin
“Ketika kita mengesahkan APBD, kita prioritas dan skala prioritas. Kita masuk dalam proses pengeseran,” bilang Yani
“Kantor Bupati Merangin ini, penting tidak dalam situasi ini? Oh ternyata mayoritas mengatakan tidak penting. Kalau jembatan, jalan setapak, jalan ke desa-desa ternyata penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tunda dulu kantor bupati, dulukan proyek-proyek jalan masuk desa ini,” tambahnya.
Sayangnya, DPRD tidak ikut dalam refocusing anggaran yang menyedot tiap-tiap dinas.
Ahmad Kausari Ibrahim, pun mengungkapkan demikian. Pansus membahas rasionalisasi anggaran.
“Ya itu tadi. Semua. Yang kawan-kawan suarakan. Artinya, kantor bupati terhadap proyek lain juga, sesuai anjuran Menteri Keuangan, kontrak yang besar-besar itu disuruh nego,” terangnya.
Bilang Ketua DPD PAN Merangin itu, dewan mendapat keluhan-keluhan refocusing dana Covid-19 sedot OPD yang sampai minus anggaran.
“Artinya kalau itu dipaksakan, refocusing seperti itu, kantor mereka itu bayar listrik, telpon tidak sanggup lagi. Artinya akan stagnan,” katanya usai rapat pansus.
Pansus Pengawasan Refocusing dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Merangin sendiri, telah rapat internal menindaklanjuti batalnya 2 kali hearing dan studi banding ke Rejang Lebong. (Red)