BERITA JAMBI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jambi, mengalami Silpa sebesar 727 miliar. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako soroti persoalan banjir hingga pengangguran.
Belum lama ini, pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, menerima laporan nota pengantar pertanggungjawaban APBD Jambi Tahun Anggaran 2021.
Budi Yako menjelaskan, pada nota pengantar tersebut APBD Provinsi Jambi mengalami Silpa sebesar 727 miliar 2021. Ia menyayangkan, penggunaan anggaran pada OPD tertentu dinilai tak optimal. Sehingga, Silpa ratusan miliar itu, dapat di pergunakan kembali usai tahapan penetapan APBD Perubahan 2022 rampung.
“Artinya, pembagian maupun penggunaan anggaran di OPD ada yang tidak wajar,” tegasnya, Kamis (21/07/2022).
Banjir
Atas adanya Silpa, Budi menegaskan Pemerintah Provinsi Jambi pada APBD Perubahan mendatang, agar optimal dalam penggunaan anggaran.
Pasalnya, dewan dapil Kota Jambi ini menyoroti, masih banyak persoalan di tengah masyarakat yang belum terjawab. Antaranya, infrastruktur jalan, banjir langganan di Kota Jambi, PPDB hingga pengentasan angka pengangguran.
Baca Juga : Rincian Estimasi Biaya 411 Miliar Pembangunan Stadion Jambi
Salah satunya soal banjir. Budi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi mesti menjalin sinergitas anggaran bersama Pemerintah Kota Jambi. Khususnya soal drainase, di nilai perlu adanya revitalisasi.
“Kemudian banjir, kalau dianggarkan secara khusus untuk perbaikan drainase, bisa diatasi. Sayangnya, sampai saat ini belum ada,” ungkapnya.
“Apalagi, ini sudah di bicarakan Pak Gubernur saat acara HUT Kota Jambi,” tambahnya.
Infrastruktur Jalan
Selanjutnya soal infratruktur jalan, Ia beranggapan, kalau saja Pemprov menganggarkan 50 miliar per tahun, maka seluruh jalan provinsi di wilayah Kota Jambi akan mulus. Sebab, Ia menilai infrastruktur jalan masih butuh sentuhan anggaran yang memadai.
“Coba kita lihat, ada beberapa jalan provinsi, di Kota Jambi yang masih keriting. Kalau dianggarkan 50 miliar per tahun, jalan di kota Jambi pasti bagus,” jelasnya
“Kita bukan kekurangan anggaran, buktinya itu Silpa,” timpalnya.
Pengangguran
Tak putus pada kedua persoalan di atas, angka pengangguran juga menjadi sorotan. Menurut pengamatannya, upaya pengentasan angka pengangguran di Jambi perlu perhatian khusus dari Pemprov.
Ia mencontohkan, untuk Universitas Jambi saja mencetak sekitar 4.500 sarjana dalam satu tahun. Belum lagi lulusan SMA/SMK yang membludak.
Sehingga, pemerintah provinsi Jambi ke depannya mesti menggelontorkan APBD, guna menggelar job fair maupun pelatihan kewirausahaan. Sebab, sambungnya, provinsi jambi tidak kekurangan SDM angkatan kerja, melainkan perlu gebrakan khusus dari pemerintah.
“Masih sangat perlu dibenahi. Coba kita kalkulasikan, berapa banyak lulusan SMA/SMK dan Sarjana di Jambi. Segera optimalkan pelatihan kewirausahaan dan job fair, tentu itu dibutuhkan. Selain itu, tegaskan perusahaan-perusahaan, untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.” tutupnya.
(Rpa)