BERITA MERANGIN – Menolak digugurkan karena terindikasi kecurangan, bantahan operator PPPK Guru di Merangin juga menolak adanya dugaan suap.
Ada 2 operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Merangin. Salah satunya yakni Muntasir yang menginput data Dapodik SD dan SMP.
Belakangan, seleksi PPPK Guru di Merangin ini kisruh dengan mencuatnya peserta lolos yang bukan guru. Ada honorer Samsat yang lolos, honorer Pemkab Merangin hingga Satpol PP.
Hal ini lantaran dugaan data Dapodik yang dimainkan untuk memenuhi syarat 3 tahun mengajar.
Merujuk pada kisruh yang sama pada seleksi PPPK ini, Kabupaten Tebo telah membatalkan 28 peserta lolos dan Kerinci yang berbuntut demo hingga pemkab menyurati BKN.
Pada media ini, Muntasir mengatakan tidak terima jika hasil seleksi PPPK Guru dibatalkan.
“Kalau saya secara pribadi, tidak mungkin saya terima. Karena saya sudah mengikuti prosedurnyo. Secara honor saya sudah hampir 16 tahun, mengabdi di bidang pendidikan,” katanya.
“Sangat wajar pemerintah menghargai, reward buat kami yang hampir 16 tahun berjuang di pendidikan. Tiba-tiba digugurkan, merasa dirugikan,” tambahnya.
Tenaga Sukarela
Muntasir mengaku mengajar Kamis dan Sabtu di SMP Satu Atap di Muara Bantan, Kecamatan Renah Pembarap.
“Kita mengajar di sekolah itu, itu pun sebagai tenaga sukarela. Tidak menerima gaji dari sekolah tersebut,” katanya.
“Dari tahun 2021 mengajar. Sebelumnya saya sudah di sekolah, sebagai tenaga Dapodik. Cuma dari 2021 saya sudah mengajar di SMP Satu Atap 7 di Muaro Bantan,” tambahnya lagi.
Kurun waktu 3 tahun itu menjadi modal Muntasir mengikuti PPPK Guru di Merangin. Tak sedikit guru belasan tahun mengajar justru tak lolos.
Baca Juga : Pj Bupati Merangin Sikapi PPPK Guru, Ancam Batalkan Hasil
Baca Juga : Dugaan Fiktif PPPK Guru Merangin, Komisi II Panggil Dikbud
Pertanyaan pun muncul, bagaimana Muntasir membagi waktunya, antara operator Disdikbud Merangin dan guru di SMP Satu Atap 7 itu.
Hal inilah yang kemudian berkembang menjadi sorotan publik, terutama lolosnya 10 peserta bukan guru. Seperti honorer pemkab, Samsat sampai Satpol PP.
Dituduh yang bermain Data Dapodik PPPK Guru, meloloskan peserta, Muntasir menolaknya.
“Dasarnya apa? Saya menginput data itu berdasarkan SK dari sekolah. Kalau tidak saya input, sementara datanya sudah ada, nanti saya salah. Kalau bermain, dari mana bermainnya?” bantahnya.
Tolak Uang
Bahkan, Ia berani mengatakan tidak menerima uang sepeser pun dari peserta. Jika ada bukti, terutama yang beredar dugaan suap mencapai puluhan juta, silahkan tunjukkan.
“Bahkan ada yang ngasih, saya tolak. Saya tidak mau terima uang. Kalau masuk Dapodik pakai duit, saya tidak pakai duit,” katanya.
“Kalau ada yang ngasih duit saya tolak. Karena ini sudah tugas saya input data Dapodik. Kalau ada yang bilang saya pakai duit, bawa ke saya, mana buktinya,” katanya.
Sementara kisruh ini terus mengelinding bak bola salju. Semakin membesar, jelang akhir seleksi syarat pada 14 Januari ini.
Baca Juga : Fraksi Gerindra Desak Bongkar Dugaan Kecurangan PPPK Guru di Merangin
Pj Bupati Merangin sudah memanggil OPD terkait untuk penjelasan masalah ini. Bahkan kepala sekolah juga dipanggil.
Sementara Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi dan Ketua Fraksi Gerindra, Syafruddin Can turut mengkritisi masalah PPPK Guru. Komisi II sendiri, akan memanggil pada 4 Januari ini.
Tak kalah panas, Polres Merangin diam-diam mengikuti perkembangan kasus ini. Sejumlah data, telah masuk ke korps seragam coklat tersebut.