Surat Terbuka Untuk Gubernur Soal Orang Rimba Dan Konservasi Hutan

Jangan Nistakan Orang Rimba Dari Bukit 12

Dengan hormat,
Bersama ini besar harapan semoga kita semua sehat dan selalu dalam Lindungan Allah SWT, Amin!

Pak Gubernur,
Kemarin Bpk baru ditemui perwakilan Orang Rimba atau SAD dari Kelompok Terap, Bukit 12, Kec. Bathin XXIV, Kab. Batanghari, yang di fasilitasi Pak Robert-Warsi untuk menyampaikan masalah terkait pengusiran thd Kelompok tersebut dari HTI PT. Wana Perintis.

Sekalipun sama kita ketahui bahwa sebelumnya kasus ini sudah di sikapi oleh Kementrian LHK RI, Kemensos RI, atas laporan Pak Robert yang mengangkat issu Mati Kelaparan terhadap kelompok yang pada tahun 2000 wilayah hidupnya masuk perluasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) berkat dorongan Warsi dengan tujuan untuk menjamin sosial, ekonomi dan budaya Orang Rimba.

Sambutan bapak terhadap perwakilan Orang Rimba bersama Pak Robert-Warsi tentu sebuah sikap yang sangat baik selaku Kepala Daerah yang peduli terhadap masyarakat dan pembangunan, termasuk tanggapan bapak atas masalah tersebut dan kenyataan seperti inilah yang harusnya dilakukan, dikuatkan dan dipertahankan.

Dalam kesempatan ini saya mohon ijin untuk menyampaikan apa yang saya tau tentang Orang Rimba dan Bukit 12 yang setidaknya (mungkin perlu) sebagai alas-rujuk dalam menentukan kebijakan terkait Orang Rimba sbb ;

Pertama, tentang laporan resmi Komnasham tahun 2007 yang merekom kepala daerah di Sarolangun, di Tebo dan di Batanghari, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Balai TNBD, dan seluruh kelompok Orang Rimba yang ada di Bukit 12.

Dalam laporan tersebut secara eksplisit, lugas dan tegas menyampaikan bahwa wilayah Bukit 12 yang menjadi taman nasional harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dasar Orang Rimba, menjamin sosial budaya dan ekonomi mereka, memberikan rasa aman, adil dan damai.

Kedua, wilayah bukit 12 yang menjadi TNBD seluas 60 ribu hektar adalah wilayah yang terdiri dari banyak kelompok yg mecakup kampung konsentrasi Orang Rimba di sungai Terap, Sungai Makekal, Kejasung Kecil, Kejasung Besar, Air Hitam dan Sungkai, yang secara administrasi adalah daerah pertemuan 3 kabupaten, yaitu Sarolangun, Tebo dan Batanghari, yang secara keadatan mendasari hamparan “Pangkal waris tanah garo, ujung waris tanah serengam, air hitam tempat bejenang” yang hingga kini sistem sosial-budaya nya dipimpin oleh 10 Tumenggung yang secara faktual beradaptasi dengan pola sosial umum.

Ketiga, Perluasan areal bukit 12 dari yang sebelumnya 28 ribu ha menjadi 60 ribu tersebut, Sesungguhnya, Seharusnya, hari ini sudah memberikan kesejahteraan dan menjamin kehidupan ribuan jiwa Orang rimba yang ada di Bukit 12. Karena wilayah konsentrasi mereka sudah terbebas dari hegemoni HTI, Pertambangan, Perkebunan, dan lain sebagainya yang selama ini dianggap Pak Robert ancaman bagi Orang Rimba.

Namun, semangat awal TNBD untuk Orang Rimba yang dikukuhkan Presiden Abdurahman Wahid di tahun 2001 tersebut, Seolah-olah tidak memberi manfaat nyata dalam melindungi, menghormati, kehidupan orang rimba yang ada di Bukit 12.

Hal ini begitu tampak dari dorongan Pak Robert yang bernafsu ingin terus memperluas area area konservasi dengan tak henti-hentinya mengekploitasi, mendoktrinasi, menunggangi Orang Rimba yang ada di Bukit 12 dengan berbagai issu seperti mati kelaparan yang paska itu justru dibantah oleh mereka sendiri, Orang Rimba.

Pak Gubernur yang saya hormati, jika pola tersebut terus menerus terjadi dan ditelan mentah-mentah oleh pemangku kebijakan di negeri ini, maka yang terjadi justru penistaan terhadap semangat awal dibentuknya TNBD. Penistaan terhadap Almarhum Gusdur mantan Presiden RI yang saat itu bersungguh-sungguh meng-alokasi 60 ribu hektar untuk menjamin kehidupan Orang Rimba. Penistaan terhadap semangat kemandirikan Orang Rimba yang sudah hidup nyaman dan aman di Bukit 12, serta Penistaan terhadap keharmonisan Orang Rimba dengan Masyarakat di sekitarnya.

Karena pola tersebut akan mengadu domba sesama kelompok orang Rimba, akan mengadu domba orang rimba dengan masyarakat desa, akan mengadu domba orang rimba dengan dunia investasi, akan mengadu domba investor dengan pemerintah, akan mengadu domba Indonesia dengan negara donor yg sejatinya akan meluluh-lantak sistem yang sudah terbangun menjadi sebuah kekacauan berkepanjangan.

Lalu, siapa yang menarik untung? Apakah 60 ribu hektar tsb masih kurang? Apkah semua izin investasi yg ada harus dicabut semua? Apakah warga transmigrasi harus diusir semua baru kemudian terwujud kesejahteraan bagi orang rimba? Atau mungkin ada pendekatan yg salah sehingga orang rimba di kelompok Terap ini terus menerus gelisah oleh konsep pendampingan yg didorong pak Robert Warsi?

Keempat, Alangkah baiknya jika Bapak bisa mengumpulkan dan bertemu dengan seluruh perwakilan Orang Rimba yang ada di Bukit 12 untuk mengenal dan mendengarkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Bukit12 beserta harapan2nya.

Begitu juga dengan Pak Robert Warsi selaku orang yang telah mengawal secara intens kelompok Terap selama 18 tahun, Silahkan disampaikan kemajuan macam apa yang sudah dicapai terhadap kelompok tersebut secara jujur dan terbuka.

Demikianlah saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata yg kurang bekenan, mohon perhatian poin pertama dan ketiga, atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih.

Willy Azzan, Penggiat lingkungan dan Orang Rimba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.