TANJABBAR – Belum dilakukan pembahasan melalui Paripurna DPRD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk proyek APBD-P Kabupaten Tanjabbar sudah diobral.
Kabar proyek APBD-P Tanjabbar diobral ini, yakni dengan beredar luas dan diperjual belikan secara tak resmi.
Baca juga : Ketersediaan Pangan di Jambi Minus, Entah Kalau Akhir Tahun
Setelah bertahun-tahun diterpa isu bayangan mafia proyek, Negeri Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan Kabupaten pesisir ini, kembali buat gaduh. Hal ini dikarenakan, lantaran adanya kabar jual beli proyek bayangan.
Bahkan, dalang atau pelaku utama mafia proyek tersebut berani mengutus makelar, mengeluarkan bukti kwitansi perjanjian dengan materai, untuk inden atau pemesanan proyek.
Tujuanya jelas, perjanjian dikeluarkan dengan alasan meminta bayaran, diawal atas potongan fee proyek.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat Tanjabbar Dian, saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (22/08/2020).
Ia menyebutkan bahwa beberapa rekanan ragu, untuk memberikan setoran fee untuk proyek APBD P ini. Lantaran masih ada, atau tidaknya proyek tersebut.
“Dibahas saja belum di DPRD, RKA nya sudah Simpang siur dibawa keliling,” ungkapnya.
Dirinya menyayangkan perkara ini, kurang ada ketegasan dari pihak Aparat Penegak Hukum. Terutama untuk mencoba menjernihkan isu, yang dianggap sangat meresahkan masyarakat ini.
“Dampaknya sudah jelas. Banyak uang rekanan yang tertelan, jumlahnya bervariasi dari Puluhan hingga Ratusan Juta rupiah. Itu tidak bisa kembali, karena orang yang sudah kabur dan tidak jelas keberadaanya,” sebutnya.
Kata Ketua Gapensi
Menanggapi persoalan ini, Ketua Gapensi Kabupaten Tanjabbar Abdurrahman Jamalia, ikut angkat bicara. Dirinya mengaku tak dapat banyak komentar, terkait hal ini.
“Transaksi yang dilakukan secara ilegal, biasanya tidak meninggalkan barang bukti. Sehingga sulit diselesaikan secara jalur hukum,” katanya.
Meski mendengar banyak keluhan soal jual beli proyek dengan pungutan pembayaran fee diawal, namun secara pribadi dirinya mengaku belum pernah ditawari secara langsung.
“Itu masih kabar burung, yang jelas belum sampai ke saya. Kalau selentingan memang dengar,” ujarnya.
Secara pribadi, ia juga mengaku kesulitan memenuhi tuntutan, dan permintaan kesejahteraan 70 anggota Gapensi. Hal itu lantaran tidak memiliki kewenangan soal pengaturan, maupun penunjukan pelaksanaan kegiatan APBD Tanjabbar.
“Saya selaku ketua, belum ada dapat pekerjaan. Tapi kalau memang tujuannya untuk kepentingan orang banyak, itu tidak masalah,” bilangnya.
Lihat juga video : Klik Disini
Namun, disisi lain pihaknya berharap agar keberadaan mafia dan para anteknya, bisa diminimalisir dengan cara mengembalikan kewenangan kepada pihak Dinas.
“Seharusnya kewenangan diserahkan kepada Dinas. Jadi bisa dilakukan secara profesional dan proporsional. Karena mereka lah, yang sudah mengetahui rekam jejak rekanan,” pungkasnya. (hry)