BERITA JAMBI – Pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi, Senin (23/08/2021) resmi berjalan hingga sepekan ke depan. Namun demikian, PMKRI kritik menilai PPKM di Jambi minim edukasi dan perlu evaluasi.
Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berjalan sesuai Instruksi Walikota Jambi No.19/INS/VIII/HKU/2021 tertanggal 20 Agustus 2021. Instruksi itu tentang Pengetatan PPKM Level 4 Covid 19 dan Penyekatan Wilayah kota Jambi.
Kebijakan ini merupakan upaya dalam meminimalisir penyebaran kasus covid 19 di Kota Jambi. Kemudian, kebijakan dari 23 -29 Agustus 2021 dengan melakukan Penyekatan di sejumlah titik perbatasan Kota Jambi. Selama PPKM, pemerintah memberikan bantuan sembako kepada warga Kota Jambi.
Pratama Simarmata Wakil Presidium Gerakan Kemasyarakatan Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jambi menuturkan kebijakan tersebut perlu evaluasi.
“Kebijakan Walikota Jambi tentang pemberlakuan PPKM Level 4 ini perlu di kaji ulang karena akan sangat berdampak kepada Perekonomian masyarakat. Apalagi kebijakan ini diberlakukan selama satu minggu sehingga membutuhkan kesiapan yang sangat matang,” kata Pratama
Pemerintah, bilang Simarmata, harus memikirkan kesiapan yang sangat intens untuk melakukan PPKM ini. Hal itu lantaran menyangkut mengenai kesiapan moral dan materil dalam membantu kebutuhan hidup dari masyarakat selama kebijakan ini berlangsung.
“Saya secara tegas mempertanyakan kesiapan dari Pemerintah Kota Jambi dalam menyalurkan bantuan kepada penduduk. Karena terdapat sekitar 600.000 jumlah penduduk di Kota Jambi, sedangkan alokasi bantuan itu sendiri 30.000. Hanya 5 persen,” kritiknya.
Kemudian kekhawatiran PMKRI, jangan sampai ada pembiaran dan lepas kontrol dari pihak Pemerintah.
Selain itu, PMKRI menyoroti minimnya edukasi pada masyarakat soal PPKM level 4. Tak sedikit masyarakat yang kebingungan adanya penyekatan.
Masyarakat ekonomi bawah atau pekerja harian kewalahan, lantaran tak memiliki persiapan seperti pasokan sembako.
“Jadi lumrah jika masyarakat bertanya apakah PPKM ini efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” tegasnya.
Kritik PPKM di Jambi, PMKRI : Evaluasi Besar-besaran
Ketua Presidium PMKRI Cabang Jambi Indra Lumban Gaol menegaskan Kebijakan Pemerintah Kota Jambi ini menjadi pertanyaan besar. Apalagi mengenai kesiapannya dan keresahan yang besar ditengah masyarakat mengenai pemberlakuan kebijakan ini.
“Saya pikir pemberlakuan PPKM dan penyekatan wilayah ini sudah pernah dilakukan tetapi tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Walikota untuk mempertimbangkan kembali berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam pengambilan kebijakan ini,” pungkasnya.
Baca Juga : GMKI Kritik Kebijakan PPKM, Bukan Solusi Tapi Malah Sengsarakan Rakyat
“Kita juga perlu menilai akan penerapan instruksi kebijakan PPKM per tanggal 23-29 Agustus ini. Karena sudah pernah diterapkan dan seharusnya perlu dilakukan evaluasi besar besaran, karena kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutupnya.