BERITA MUARO JAMBI – Persoalan TPS di tapal batas Kabupaten Muaro Jambi-Batanghari sempat memanas. Polemik yang berbuntut tapal batas itu, Bupati langsung turun ke Bahar Selatan, Sabtu (5/12/20) pagi.
Saat Bupati turun ke Bahar ini, Bersama Perwakilan Polda Jambi, Kapolres Muaro Jambi, Dandim 0413/Batanghari, KPU dan Bawaslu duduk bersama masyarakat. Kepala Desa Tanjung Lebar, Rustam Effendi menyampaikan harapannya soal polemik ini agar terselesaikan.
Baca juga : Silahturahmi Dengan Pimpinan Pesantren di Muaro Jambi, Bupati Salurkan Bantuan
Ada 3 pertanyaan dalam sesi tanya jawab, di pertemuan ini. Pertama, terkait soal DPT yang melonjak. Pada November lalu, DPT terdata 17. Sementara terakhir, DPT menjadi lebih dari 200an
Kemudian mereka mempertanyakan soal berdirinya, Tempat Pemilihan Suara (TPS). Terakhir, warga meminta persoalan tapal batas, dapat segera di selesaikan. Warga mengaku sudah lama menunggu, bahkan sampai ke kementerian
“Tolonglah sampaikan apa masalah kami, sampaikan ke Mendagri,” tanya warga.
Menjawab pertanyaan ini, Ketua KPU Muaro Jambi, Elfi Frasetia mengatakan pada dasarnya warga negara, dapat memilih di mana saja.
Terkait daftar pemilih, KPU mengatakan telah melakukan beberapa tahapan. Seperti tahapan coklit, penyelenggaraan pemilih telah di sepakati antara KPU dan desa.
Sedangkan soal TPS, Ketua KPU mengatakan persoalan itu, bukan wewenangnya karena bukan dari pihaknya. Meski begitu, Ia menegaskan agar warga tetap mengunakan hak pilihnya, terutama warga Muaro Jambi.
“Yang jelas, Muaro Jambi tidak ada masalah TPSnya maupun pemilih,” katanya.
Pertemuan di RT 19, Dusun Tanjung Mandiri, Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan itu bupati meminta warga untuk tetap tenang. Soal tapal batas, Bupati Masnah mengatakan telah mengupayakannya.
“Saya tidak akan tinggal diam,” katanya.
Ia menyampaikan, bahwa soal tapal batas ini telah di perjuangkan, kala Zumi Zola menjadi Gubernur Jambi. Di mana saat itu, Zola telah memfasilitasi Pemkab Muaro Jambi dan Batanghari, untuk menyelesaikan.
“Karena itu, memang Pemerintah Provinsi yang harus menyelesaikan. Tapi karena ada masalah, akhirnya tertunda,” katanya.
Kata Bupati Masnah
Tapi kemudian Masnah kembali menyampaikan pada Gubernur, yang selanjutnya menindaklanjuti ke Kemendagri.
Mendagri telah menanggapi. Akan tetapi, karena Covid-19, dan Mendagri juga belum membuka akses.
Masnah mengatakan, Ia tidak akan menyerah, dan tetap mengupayakan penyelesaian.
Pasalnya, polemik tapal batas ini membuat program pemerintahan Muaro Jambi, menjadi terbatas. Ini seperti akses jalan menuju wilayah ini, yang belum dapat di lakukan.
Sekali lagi, Bupati berharap tidak ada konflik terkait Pilkada. Muaro Jambi bilangnya, merupakan daerah dengan zona hijau.
Kapolres dalam sambutannya, meminta warga menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan, siap mendukung bupati dalam menyampaikan tapal batas, ke Kemendagri. Ini, merupakan kunjungan kedua Kapolres kesini.
Sementara Dandim menyampaikan pada warga, agar tidak terpengaruh soal tapal batas.
“TPS 10 tetaplah sesuai rencana. Tidak ada hubungannya dengan tapal batas,” katanya.
“Tidak perlu di pikirkan soal TPS. Datang besok memilih, coblos, sudah pulang,” katanya.
Lihat juga video : Bupati bilang sudah, BPBD Sebut Nunggak honor posko Covid-19 di Merangin
Upaya dari Forkopimda Muaro Jambi ini, mendapat apresiasi warga.
Dalam pertemuan ini, Bupati menyerahkan bantuan untuk warga. Selain itu, bantuan juga mengalir dari Kapolres berupa beras dan minyak. (Red)