TANJABBAR – Pemkab Tanjabbar mengkampanyekan, stop kekerasan terhadap anak, di Hari Anak Nasional (HAN).
Rangkaian kegiatan yang diprakarsai Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjabbar ini, melibatkan komunitas Forum Anak Daerah (FAD), bersama komunitas Incredible Teenagers basketball league (ITBL). Serta ibu-ibu dari rombongan Poktan Tribina.
Baca juga : Dirnarkoba Bantah Soal Kekerasan Pada Tahanan Meninggal, Kapolda Jambi Masih Bungkam
Peringatan HAN Kabupaten Tanjabbar tahun 2020, dimulai dengan acara penyuluhan tentang hak – hak anak.
Selain mengkampanyekan Stop jekerasan terhadap Anak, peringatan HAN di Kabupaten Tanjabbar juga diisi dengan acara Dinamika kelompok. Dimana di dalamnya, melibatkan angota FAD bersama ITBL.
Progam yang memberikan edukasi dan rekreasi, yang dilaksanakan di Lapangan Basket Persijat Tanjabbar. Serta diikuti 40 pelajar dari jenjang pendidikan dasar, hingga tingkat kejuruan.
Kepala Dinas P3AP2KB Tanjabbar M Yunus mengatakan, bahwa peringatan HAN di masa Pandemi Covid-19 menjadi momentum, untuk meningkatkan komitmen semua pilar bangsa.
Pemerintah dan lapisan masyarakat, untuk bersama-sama berpartisipasi secara aktiv.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi hak anak. Jadi semua pihak harus memastikan segala hal yang terbaik, untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembanganya,” ungkapnya.
Selain itu, Ia juga meminta semua pihak untuk lebih meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi.
“Hormat dan patuhi orang tua. Adab lebih penting dari ilmu lainya,” kata Yunus.
Rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional ini, juga diisi audiensi perwakilan anak dari FAD bersama Pemkab Tanjabbar, yang diterima langsung Sekda Agus Sanusi.
Dilanjutkan dengan sosialisasi Stop kekerasan pada anak, serta pembangian masker dibeberapa titik, di dalam kota Kuala Tungkal.
Ketua FAD
Terpisah, Ketua FAD Tanjabbar Putri Maharani dalam HAN ini, memberikan apresiasi kepada pemerintah dan Dinas DP3AP2KB. Dimana mereka sudah mendukung berbagai upaya, pemenuhan hak anak di Kabupaten Tanjabbar.
Ia juga mengingatkan bahwa kewajiban pemerintah daerah, membuat sistem pembangunan berbasis hak anak, untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak.
Lihat juga video : Klik Disini
Selain itu, ia berharap pemerintah berkomitmen dalam mengintegrasikan keterlibatan anak, dalam penyusunan kebijakan. Progam dan kegiatan yang dilaksanakan, untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Kita sangat berterimakasih kepada pemerintah, yang sudah membantu dan mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak,” pungkasnya. (Hry)
