JAMBI – Beberapa pekan terakhir, jumlah titik terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang tersebar di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi semakin meningkat.
Tak sedikit lahan perkebunan baik milik warga maupun milik perusahaan perkebunan yang habis terbakar dan mengakibatkan semakin parahnya kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi langsung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan swasta, Badan Restorasi Gambut (BRG) Jambi, BPBD, BMKG Jambi, Kadis Kesehatan, Kadis Kehutanan, Kadis Perkebunan dan Kadis Sosial lingkup Provinsi Jambi.
Dalam rapat, dewan meminta kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan pihak perusahaan untuk menjelaskan sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemda mulai dari menangani korban akibat kabut asap diseluruh daerah di Jambi.
Sementara, pihak perusahaan perkebunan sendiri, diminta anggota dewan untuk menjelaskan terkait kelengkapan alat pemadam kebakaran hingga upaya perusahaan dalam menanggulangi Karhutla.
“Kami, seluruh anggota dewan menegaskan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah agar jangan hanya bermain data, tapi dilapangan ternyata tidak sesuai data atau fakta,” ungkap Anggota Dewan fraksi PPP Khalamudin Haviz saat rapat pada Rabu lalu (18/09/2019) di Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Sementara Anggota DPRD Provinsi Jambi, Apif Firmansyah mengatakan seluruh perusahaan perkebunan wajib memiliki beberapa waduk air cadangan selain membuat kanal di area lahan mereka. Dan memiliki persediaan alat pemadam yang cukup sesuai yang tertera dalam aturan perijinan.
“Padahal sebelum surat izin dikeluarkan Pemda, pihak perusahaan khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit wajib membuat waduk air, kanal pembatas lahan serta harus menyediakan alat-alat pemadam dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” jelas Apif di Gedung DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, “Apabila terbukti ada perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi itu semua, dewan meminta Pemda untuk berikan sanksi tegas hingga pencabutan izin perusahaan,” tegas Apif.
Anggota dewan dari Fraksi Golkar ini berharap bencana kabut asap yang melanda hampir diseluruh daerah di Provinsi Jambi bisa cepat di tanggulangi oleh tim satgas Karhutla.
“Saya harap Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh perusahaan perkebunan swasta agar bisa bersinergi bersama tim satgas Karhutla dalam upaya pemadaman titik api yang tersebar di sejumlah daerah,” ungkapnya.
Lanjutnya, “Kami juga minta kepada pihak perusahaan (Korporasi) jangan selalu salahkan masyarakat (para petani) sebagai penyebab Karhutla,” pungkasnya.
(Wandi)