BERITA JAMBI – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jambi, anggarkan total Rp 1,2 miliar dari anggaran APBD 2021, untuk rehabilitasi sekretariat bagi HMI dan PMII. Anggota DPRD angkat bicara.
Betapa tidak, bukan cuma anggarkan 1,2 M untuk rebah sekretariat HMI dan PMII, tapi juga untuk pembangunan gedung bagi HMI oleh Pemprov Jambi. Apalagi saat ini di tengah masa pandemi Covid-19.
Baca juga : Heboh Pengetatan PPKM Kota Jambi, Tokoh Pemuda Jambi Angkat Bicara
Tak ayal, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Kemas Alfarabi berikan komentar, saat di konfirmasi pada Rabu (25/08/2021).
Sebagaimana melansir dari, Detiknews.com Anggaran dengan total sebesar Rp 1,2 Milliar itu, terbagi menjadi 3 paket.
Paket pertama adalah, pembangunan gedung KAHMI/HMI Kabupaten Batanghari. Yang mana, pembangunan itu kelola oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi, dengan anggaran Rp 350 juta.
Kemudian paket kedua, yakni restorasi atau ubahsuai bangunan gedung kantor Sekretariat HMI Jambi. Satuan kerja yang mengurusi paket ini masih sama, yakni Dinas PUPR Pemprov Jambi. Anggaran berasal dari APBD 2021, pagu anggaran sebesar Rp 450 juta.
Selanjutnya, paket ketiga adalah restorasi bangunan gedung kantor, Sekretariat PMII Jambi. Tender untuk paket ini juga, sudah memasuki masa sanggah dengan pagu anggaran Rp 450 juta dari APBD 2021.
Tanggapan Dewan
Kemas mengatakan, pembangunan tersebut wajar-wajar saja meski di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi, jika di lihat dari kondisi bangunan saat ini, di perlukan renovasi.
“Sudah terbengkalai bertahun tahun. Pada APBD 2021 dalam menghadapi pandemi, Pemprov Jambi telah memprioritaskan 4 hal. Yakni, penanganan kesehatan seperti vaksinasi, JPS, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ungkapnya.
Bilangnya, ada anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Jambi, telah melakukan refocusing anggaran. Bukan hanya untuk penanganan Covid-19 saja, juga di peruntukkan pada Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pertama recofusing APBD Provinsi Jambi, sebesar 550 Milliar. Perinciannya, penanganan kesehatan 143 miliar, PEN 398 milyar dan JPS 46 milliar,” jelasnya.
Pembangunan kantor organisasi eksternal kampus tersebut, bukan dalam arti mengesampingkan pos-pos dana penanganan Covid-29. Apalagi, hal itu di nilainya sebagai organisasi pengkaderan di nilai perlu.
Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh
“Covid-19 adalag perhatian dan prioritas utama. Namun, pembangunan infrastruktur juga harus berjalan. Organisasi kepemudaan, sebagai lembaga pengkaderan menjadi inisiator kemajuan dan navigator perubahan bangsa. Nah, tentunya harus didukung, menjadi OKP yang inovatif. Misal, dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai.” tutupnya.
Terakhir, Ia juga berpesan, agar OKP atau Organisasi Eksternal Kampus juga turut bersumbangsi, dalam menghadapi Pandemi Covid-19 saat ini. (Tr01)