Pemkab Tanjabbar Ancam Tak Perpanjang Izin HGU PT DAS

TANJABBAR – Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ancam tidak akan memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU), PT Dasa Anugerah Sejati (DAS) yang beroperasi di wilayah Tungkal Ulu.

Ancaman tak perpanjang HGU PT DAS oleh Pemkab Tanjabbar ini, yakni terkait Sengketa permasalah lahan PT DAS dengan masyarakat 9 desa, yang ada di Tungkal Ulu.

Baca juga : Turun Drastis, Berikut Update Angka Covid-19 di Jambi Hari Ini

Hal itu di tegaskan Bupati Anwar Sadat di dampingi Wabup Hairan saat memimpin rapat lanjutan belum lama ini.

Rapat tersebut terkait penyelesaian permasalahan lahan antara PT DAS, dengan masyarakat 9 Desa di Ruang Rapat Wakil Bupati.

Anwar Sadat menegaskan, perlu dicari titik temu permasalahan sengketa lahan, antara PT DAS dengan masyarakat ini.

“Rapat kali ini mestinya fokus mencari titik temu. Sehingga di dapat win-win solution, di 9 desa yang tersebar di 3 Kecamatan,” katanya.

Ia juga menyebutkan, bahwa terkait hal ini perlu ketelitian dan kesabaran dalam mengurai, yang namanya benang kusut dan memerlukan itikad baik secara bersama.

“Saya menginginkan bahwa masyarakatnya nyaman, berada di lingkungan perusahan dan perusahaan juga nyaman berada di desa kami. Kita akan sepakati yang memang menjadi keputusan perusahan, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian kewajiban harus di tunaikan,” tegasnya.

Perlu di ketahui rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya, yang membahas alternatif lain tentang fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat, kewajiban 20% oleh pihak perusahan.

Pada rapat kali ini, Bupati dan Wakil Bupati di dampingi Asisten I, Asisten II, Kadis Kesbangpol, Kadis DPMPTSP, Kabag Tapem, Kabag SDA.

Selain itu, juga tampak perwakilan BPN, Manajer PT DAS, Manajer Kemitraan PT DAS, perwakilan Masyarakat 9 desa, serta pihak terkait lainya.

Kata Wabup

Selanjutnya, Wakil Bupati Hairan yang melanjutkan memimpin rapat, juga menegaskan pemkab harus menemukan titik kesepakatan. Tentunya antara masyarakat dan perusahaan, sehingga tidak berlarut-larut.

Ia secara tegas menyatakan, jika Pemkab tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU PT DAS pada akhir tahun, jika pihak PT DAS tidak memberikan opsi lain.

“Kalau intinya pada hari ini kita tak mendapat titik temu, masyarakat meminta HGU. Sementara perusahan menolak memberikan HGU, sampai hari ini bapak mencari opsi lain. Berarti hari ini tidak opsi, mengingat PT DAS akhir tahun ini harus memperpanjang HGU. Kami dapat merekomendasikan untuk tidak di perpanjang,” imbuhnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah telah berupaya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak, dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan PT DAS dengan masyarakat 9 Desa ini.

Sementara itu, Manajer PT DAS memutuskan akan memenuhi kewajiban 20% atas perpanjangan HGU, dengan perolehan lahan dari masyarakat sekitar perusahan. Yakni dengan melakukan peremajaan, penanaman baru, perbaikan Infrastruktur dengan pola kredit. Atau memfasilitasi dalam bentuk lain, paling lambat 31 Desember 2023.

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Namun, apa yang di sampaikan oleh pihak PT DAS, Kelompok Tani 9 Desa menolak usulan PT DAS pada Point 1. Dan menginginkan 20% dari lahan HGU PT DAS, yang terletak di Lubuk Bernai Kecamatan Tungkal Ulu (Sekarang Kecamatan Batang Asam).

Bahkan Masyarakat 9 desa berharap, Pemkab tidak merekomendasikan perpanjangan HGU. Apabila permintaan 20%, dari lahan HGU PT DAS tidak terpenuhi. (hry)

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033