Pemkab Sarolangun Bersama PTPN VI Serahkan Sertifikat Tanah

SAROLANGUN –  Pemkab Sarolangun melalui Wakil Bupati Sarolangun H Hilalatil Badri bersama PTPN VI, menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada petani Eks proyek PIR SUS I daerah Durian Luncuk. Bertempat di ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Rabu (30/06/2021).

Sebagaimana di ketahui, petani Eks proyek PIR SUS I daerah Durian Luncuk ini mendapatkan fasilitas penghapusan piutang non pokok dari PTPN VI. bertempat diruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun 30/06/2021.

Baca juga : Vaksinasi Massal Bersama Gubernur di Unit Usaha Kayu Aro PTPN VI

Acara penyerahan secara simbolis sertifikat tanah khusus petani 4 desa di Kecamatan Mandiangin Timur. Mereka mendapatkan penghapusan secara mutlak,  atas piutang negara non pokok.

Adapun 4 desa tersebut, yakni  Desa Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru dan Desa Meranti Baru.

Dalam sambutannya, Wabup mengatakan jika data komulatif petani Dari Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dalam wilayah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Mandiangin sebanyak 2500 KK. Di mana, merea  yang mengajukan penghapusan, sebanyak 1759 KK.

“Artinya para petani yang sudah tidak memiliki hutang, sebelum penghapusan sebanyak 741 KK,” sebut Hilal.

Bilangnya, dari jumlah 741 KK tersebut yang bisa di setujui dan memenuhi syarat, melalui rekomendasi BPKP hanya sebanyak 63 KK. Yakni, 4 Desa di Kecamatan Mandiangin Timur tersebut.

Wabup Ucapkan Terima Kasih

Untuk itu, Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, yang telah membantu kelancaran proses penghapusan hutang -piutang negara non pokok kepada Petani itu. Salah satunya, yakni PTPN VI Wilayah Jambi.

“Kita berharap kedepan semoga bisa memberikan manfaat yang besar, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Khususnya masyarakat Kabupaten Sarolangun,” imbuhnya melansir Media-Dpr.com.

Sementara itu, President PTPN Irvan Sahalatua menjelaskan, bahwa pelaksanaan penghapusan bunga non pokok untuk para petani ini, di awali dengan proses yang sangat panjang.  Mulai dari permohonan para petani pada tahun 2015.

Kemudian, baru di tindaklanjuti pada akhir tahun 2015. Barulah pada tahun 2016 Kemenkeu mengeluarkan SK penghapusan non pokok, kepada petani khususnya eks proyek PIR yang berada di wilayah Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.  Dengan SK Kemenkeu Nomor : 158/KMK.05/2021, Tanggal 15 April 2021 yang lalu.

Manik menambahkan dalam upaya penghapusan hutang piutang ini butuh proses yang begitu panjang, karena masih banyak petani yang belum mendapatkan sertifikat.

“Akan tetapi  kami akan terus berupaya dan mencari langkah semaksimal mungkin, supaya semua petani mendapatkan hak-hak yang sama,” ujranya.

Berita lain : Siaga Covid-19, Klinik Pratama PTPN VI Jambi Wajib Swab Antigen

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sarolangun yang telah mendukung program tersebut, bahkan PTPN VI, akan terus mengupayakan agar bisa terus berjalan dengan lancar.

“Mudah mudahan PTPN VI bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya di sarolangun. Dan yang bekerja sama dengan PTPN VI Wilayah Jambi,” pungkasnya. (*/Red)

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube