Pemilihan Serentak 2024 Hanya Diwajibkan Untuk DPR, DPD dan Presiden, Ini 6 Opsi Dari MK

BERITA NASIONAL – Anggota KPU Hasyim Asyari menyatakan, pemilu yang wajib serentak adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan pemilu lain, seperti pemilihan anggota DPRD sampai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, merupakan opsi bebas bagi DPR.

“Yang perlu di jaga keserentakannya adalah pemilihan DPR, DPR, dan presiden/wakil presiden,” kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Baca juga : Baru Saja, Ruko Pasar Bawah Bangko Kebakaran

Mengapa ketiga pemilihan di atas harus serentak? Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial. Di mana ciri-cirinya adalah, pemilihan presiden secara langsung. Sedangkan yang melantik presiden terpilih, adalah DPR dan MPR yang duduk di lembaga MPR.

“Tugas MPR melantik Presiden terpilih. Yang menetapkan Presiden terpilih adalah KPU, di lantik oleh MPR. MPR itu siapa? Gabungan DPR dan DPD. Maka menjadi logis memilih DPR, DPD, Presiden tidak bisa di pisah-pisah,” kata alumni FH Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Adapun opsi lain yang di utarakan Sekjen MK Prof Guntur Hamzah, menjadi opsi bebas bagi DPR untuk memilihnya. Opsi ini juga tidak bisa menjadi jalan membuka amandeman UUD 1945, apakah memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 7 tahun. Atau menambah periode presiden.

“Ini opsi-opsi dalam putusan MK diserahkan UU, bukan KPU yang memilih. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ide Amandemen UUD 1945. tidak ada.

6 Opsi MK

Berikut 6 opsi yang di sampaikan Sekjen MK Guntur Hamzah. Apa saja opsi itu? Berikut 6 opsi tersebut:

Pertama,  Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

Kedua, Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota;

Ketiga,  Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota;

Keempat, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Dan beberapa waktu setelahnya di laksanakan pemilu serentak lokal, untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Kelima, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Dan beberapa waktu setelahnya di laksanakan pemilu serentak provinsi, untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/Wali Kota.

Keenam, Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Dan beberapa waktu setelahnya di laksanakan pemilu serentak provinsi, untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya di laksanakan pemilu serentak kabupaten/kota, untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.

Opsi MK Keserentakan Pemilu

Selain itu, MK juga kembali menegaskan opsi keserentakan pemilu, merupakan hak DPR untuk mengaturnya. Hal itu di sampaikan dalam putusan MK,  pada Rabu (25/11) kemarin.

“Bangunan argumentasi yang demikian, semakin meneguhkan pendirian Mahkamah, penentuan model keserentakan. Baik dengan pemilihan lima kotak atau dengan memisahkan pemilihan nasional, dengan pemilihan umum lokal, merupakan wilayah pembentuk undang-undang. Ini untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional,” kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang di siarkan di channel YouTube MK, Rabu (24/11/2021).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan model Pemilu Serentak 2024, menjadi kewenangan DPR untuk mengaturnya. Apakah mencoblos lima kotak atau di pisahkan, antara pemilihan nasional dan pemilihan daerah.

“Bangunan argumentasi yang demikian semakin meneguhkan pendirian Mahkamah, penentuan model keserentakan. Baik dengan pemilihan lima kotak atau dengan memisahkan pemilihan nasional, dengan pemilihan umum lokal, merupakan wilayah pembentuk undang-undang. Ini untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional,” kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang di siarkan di channel YouTube MK, Rabu (24/11/2021).

Baca juga : Damkar Telat Datang, 2 Rumah Terbakar dan 1 Warga Meninggal di Sungai Penuh

Bagi MK, yang prinsip adalah terjaminnya penerapan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Dalam putusannya, MK menilai penyelenggara pemilu, dapat membuat adanya jeda antara Pemilu bagi anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD dan Pilpres.

“Misalnya pembentuk UU dan penyelenggara pemilu, dapat saja menyepakati adanya jeda waktu pemilihan umum anggota DPRD provinsi. Dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, serta pemilihan presiden/wakil presiden. Atau desain teknis lainnya, yang dapat mengurangi beban petugas penyelenggara pemilihan umum. Ad hoc sebagaimana di dalilkan oleh para pemohon,” ujar Saldi.

 

Sumber : Detik.com

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube