Jokowi dan Anies Divonis Bersalah Oleh Pengadilan, Ini Perkaranya

NASIONAL – Presiden Joko Widodo atau yang akrab di sapa Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, divonis bersalah oleh di pengadilan negeri Jakarta pusat. Hal ini adalah perkara gugatan penggugat, terhadap kondisi udara di Jakarta.

Atas putusan itu, Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang divonis bersalah, di harapkan tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait polusi udara Jakarta ini.

Sebagaimana dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan warga untuk sebagian.

Baca juga : Kemarin Minta Pending Penyertaan Modal Bank Jambi, Sekarang Ketua Fraksi Demokrat Bilang Begini?

PN Jakarta Pusat memvonis Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri beserta Gubernur DKI Jakarta, bersalah atas polusi udara di Ibu Kota.

Para penggugat dalam perkara itu pun berharap, Jokowi beserta jajaran menterinya dan Anies Baswedan tidak mengajukan banding atas putusan ini.

Kuasa hukum penggugat, Ayu Eza Tiara, menilai putusan yang di ambil hakim itu sudah tepat dan bijaksana. Hal ini mengingat dari proses pembuktian di persidangan, sudah sangat jelas bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam mengendalikan pencemaran udara.

Harusnya Tergugat Menerima Putusan Hakim

Ayu menambahkan, dengan adanya putusan itu seharusnya para tergugat dapat menerima kekalahannya dengan bijaksana.

“Para tergugat bisa memilih fokus, untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kondisi udara daripada melakukan hal yang sia-sia. Seperti upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi,” kata Ayu dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum kelima tergugat agar melakukan sejumlah langkah, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Majelis hakim juga menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional, yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem. Termasuk kesehatan populasi yang sensitive, berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga di minta melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Sementara Gubernur DKI, di minta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang, mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara, dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Penggugat Siap Bantu

Ayu menegaskan, pihak penggugat yang tergabung dalam tim advokasi koalisi Ibukota, sangat terbuka untuk turut serta dalam membantu perbaikan kualitas udara di Jakarta.

“Kami juga akan mengawal agar pemerintah betul-betul menuntaskan kewajibannya,” ujar Ayu.

Khalisah Khalid, sebagai salah satu penggugat, mengungkapkan perasaan lega sekaligus senang atas putusan itu.

Menurutnya, majelis hakim membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi jalan untuk warga, yang ingin mendapatkan keadilan.

“Kami berharap para tergugat tidak mengajukan banding, karena yang kami gugat sesungguhnya adalah untuk kepentingan, kesehatan dan keselamatan seluruh warga Negara. Termasuk generasi mendatang agar mendapatkan kualitas hidup yang baik,” kata Khalisah.

Berita lain : Jadi Sorotan Fraksi di Merangin, Begini Penjelasan Penyertaan Modal Bank Jambi

Selanjutnya, Gugatan soal polusi udara Jakarta ini di ajukan oleh 32 warga. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019.

Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Penggugat meminta para tergugat, untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya.

 

Sumber : Kompas.com

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube