PELAKSANAAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan Ramadhan menarik untuk di perbincangkan, sebab berdasarkan dari beberapa informasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada bulan Ramadhan di nilai perlu mendapatkan beberapa komponen yang harus di evaluasi. Terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi seperti penyesuaian kebijakan yang di terapkan dengan momen yang sedang di jalankan oleh umat muslim terkhususnya.
Berdasarkan pemberitaan dari media InfoPubllik.id Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini akan tetap dilanjutkan sesuai dengan tujuannya untuk mendukung gizi anak-anak, terutama yang berada di lingkungan sekolah.
Menurut Dadan, selama bulan Ramadan, distribusi makanan akan diatur agar sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat, terutama bagi mereka yang sedang berpuasa.
Menurut beberapa pakar di antaranya Dosen Administrasi Publik dari Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi dan peninjauan yang teratur terhadap program MBG selama bulan Ramadan. Tindakan ini dipandang sangat penting untuk menghindari pemborosan anggaran sambil memastikan bahwa program tersebut tetap mengenai sasaran di tengah perubahan kebiasaan makan masyarakat.
Selain aspek kebijakan, masalah keterbukaan juga menjadi hal yang diperhatikan. Di beberapa wilayah, pengelolaan program MBG dikatakan hanya dikuasai oleh sejumlah orang tertentu.
Jika ini benar adanya, program ini berpotensi berubah menjadi sumber pendapatan baru, bukannya pelayanan untuk masyarakat. Namun, seharusnya program ini mampu memberdayakan UMKM lokal, koperasi, dan masyarakat secara umum agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh semua pihak.
Permasalahan lain yang menjadi sorotan terkait kualitas dan keamanan makanan. Berdasarkan laporan dari media kompas.id mengemukakan bahwa Kualitas persiapan makanan di dapur SPPG masih kurang memadai. Dari ribuan dapur yang berfungsi, hanya sekitar 560 yang mempunyai sertifikasi standar kebersihan dan sanitasi. Metode memasak di malam hari dan penyajian di siang harinya tanpa pengendalian suhu yang baik meningkatkan kemungkinan terjadinya kontaminasi.
Dalam konteks ini, Surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang keamanan makanan tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan audit secara berkala dan penguatan keterampilan staf dapur. Dalam hal ini, MBG menunjukkan suatu ironi, yaitu program pangan tingkat nasional tanpa adanya sistem ketahanan pangan yang kuat.
Pandangan masyarakat juga menunjukkan adanya beragam tanggapan terhadap pelaksanaan program ini.
Berdasarkan laporan dari media RRI yang mendengarkan tanggapan dari pendengar mengomentari berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis pada bulan Ramadhan ini. Salah satunya menurut Safrudin dari jalan Lagarutu menyatakan, “Program MBG sangat bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung anak-anak dalam memperoleh gizi yang baik. Namun, saat bulan Ramadan, sebaiknya cara pelaksanaannya disesuaikan agar tidak terjadi pemborosan. ”
Pendapat serupa juga di sampaikan oleh Nicolas yang berasal dari Tentena, Kabupaten Poso menyampaikan,
“Dibutuhkan jalan keluar yang seimbang. Bagi yang beragama non-Muslim mungkin masih dapat menerima seperti biasa, sedangkan bagi yang Muslim bisa diatur jamnya atau dibawa pulang untuk berbuka. ”
Jika dilihat dari situasi di beberapa lokasi pedesaan, keberhasilan program ini masih dipertanyakan. Menu makanan yang disajikan dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau preferensi siswa di area tersebut. Selain itu, waktu distribusi makanan yang terlalu cepat, sementara waktu untuk berbuka puasa masih jauh, membuat beberapa siswa memilih untuk tidak mengonsumsi makanan yang diberikan.
Dari informasi yang ditemukan di lapangan, terdapat cukup banyak makanan yang tidak dimakan oleh siswa.
Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti rasa yang tidak cocok dengan selera siswa dan variasi menu yang cenderung repetitif. Keadaan ini menunjukkan bahwa perencanaan menu dan kualitas makanan masih membutuhkan perhatian lebih dari pihak pengelola dapur MBG.
Oleh karena itu, pengelola dapur dan pihak lainnya seharusnya secara rutin melakukan penilaian terhadap penyediaan menu MBG.
Variasi menu, kualitas rasa, serta kesesuaian dengan kebutuhan gizi dan kebiasaan makan siswa harus menjadi fokus utama. Dengan demikian, program MBG tidak hanya mampu mencapai target gizi secara formal, tetapi juga benar-benar dikonsumsi dan memberikan manfaat yang nyata bagi siswa.
Akhirnya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan tidak hanya memerlukan komitmen dari pemerintah dalam menjalankan program ini, tetapi juga kebutuhan sistem pengelolaan yang responsif, transparan, dan dapat beradaptasi dengan keadaan masyarakat.
Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, program baik ini berisiko kehilangan keberhasilannya di lapangan. Sebaliknya, dengan manajemen yang lebih baik, program MBG dapat terus menjadi alat penting dalam meningkatkan gizi anak serta memberdayakan perekonomian masyarakat.
EVALUASI KRITIS PELAKSANAAN MBG RAMADAN: MENYOAL WAKTU, KUALITAS, DAN URGENSI TRANSPARANSI
Penulis : M. Rizki Arobi
Mahasiswa MPI UIN STS Jambi