MERANGIN – Krisis di Kabupaten Merangin tak hanya dirasakan tenaga kesehatan dan guru. Honorarium Ketua RT, RW hingga Ketua Lingkungan juga dilaporkan menunggak hingga lima bulan, sesuatu yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Merangin.
Ironisnya, keterlambatan ini terjadi di tengah besarnya peran RT, RW dan Ketua Lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Terutama, meningkatnya belakangan ini bencana alam.
Mereka yang setiap hari mengurus administrasi warga, data sosial, keamanan lingkungan hingga menjadi perpanjangan tangan pemerintah, justru terabaikan.
Ampera, Ketua RT di Kelurahan Pasar Atas, mengaku kecewa berat. Selama dua dekade menjabat, baru kali ini honorarium menunggak selama itu.
“Selama saya jadi Ketua RT hampir 20 tahun, belum pernah sampai lima bulan seperti ini. Dulu paling telat satu atau dua bulan. Sekarang seperti tidak ada kepastian,” katanya.
Padahal, honorarium RT, RW dan Ketua Lingkungan biasanya dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulan.
Nilainya memang hanya Rp400 ribu per bulan, namun bagi sebagian besar pengurus lingkungan, uang tersebut sangat berarti untuk membantu kebutuhan keluarga dan operasional mereka di lapangan.
Tradisi Hilang
Yang membuat para pengurus lingkungan makin kecewa, mereka merasa perhatian pemerintah daerah mulai hilang. Tradisi tahunan mengundang RT, RW dan Ketua Lingkungan saat Ramadhan pun disebut tak lagi dilakukan.
“Biasanya setiap Ramadhan kami diundang ke rumah dinas. Sekarang tidak ada lagi. Kami jadi bertanya-tanya, apakah ini yang disebut Merangin Baru?” ujarnya dengan nada heran.
Keluhan serupa disampaikan Kadir, Ketua Forum RT Kelurahan Pamenang. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap aparat paling bawah yang justru bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.
“Guru nunggak, nakes nunggak, sekarang RT dan RW juga nunggak. Kami ini bekerja membantu pemerintah, mengurus warga siang malam. Tapi penghargaan terhadap kami seperti tidak ada,” katanya.
Menurutnya, honorarium itu mungkin terlihat kecil bagi pejabat, namun sangat berarti bagi sebagian besar pengurus RT, RW dan Ketua Lingkungan yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Jangan lihat jumlahnya. Banyak pengurus lingkungan yang benar-benar berharap dari honor itu. Pemerintah jangan tutup mata,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Merangin. Sebab jika aparat paling bawah yang menjadi penghubung utama pemerintah dengan masyarakat saja mulai kehilangan semangat akibat hak mereka tak dibayarkan, maka pelayanan publik di tingkat lingkungan tentu ikut terdampak.
Masyarakat kini menunggu langkah dan keberpihakan nyata dari Bupati Merangin Muhammad Syukur dan Wakil Bupati Khafid Moein. Sebab slogan perubahan tidak hanya dipertanyakan wujudnya, namun kewajiban dasar di tingkat RT dan lingkungan terabaikan.