MERANGIN – Gaji PPPK Paruh Waktu di RSUD Kolonel Abundjani Bangko kembali panas. Belum adanya tindak lanjut pemerintah dari hasil RDP, hari ini Rabu (13/5/2026) mogok kerja RSUD Kolonel Abundjani jilid II mulai berjalan.
Setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Merangin, para tenaga PPPK Paruh Waktu mogok kerja pagi ini.
Sebelumnya, pada Selasa (12/5/2026) pagi, kabar mogok kerja Jilid II sudah merebak. Protes ini tak terbendung hingga tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani atas nama seluruh PPPK Paruh Waktu RSUD Kolonel Abundjani Bangko tertanggal Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam surat itu disebutkan, keputusan melanjutkan aksi mogok kerja diambil lantaran belum adanya kepastian terkait pembayaran gaji serta sumber anggaran gaji PPPK Paruh Waktu.
“Belum adanya titik terang keputusan akan pembayaran dan sumber gaji PPPK Paruh Waktu di RSUD Kolonel Abundjani Bangko,” bunyi isi surat pernyataan tersebut.
Aksi mogok kerja lanjutan itu disebut akan dimulai pada 13 Mei 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Para PPPK Paruh Waktu menegaskan mereka baru akan kembali bekerja apabila tuntutan pembayaran gaji dipenuhi dan ada keputusan jelas mengenai sumber gaji mereka.
“Kami akan kembali bekerja jika tuntutan pembayaran gaji telah dibayarkan dan sumber gaji sudah ada keputusan yang jelas,” tulis mereka dalam surat tersebut.
Selain itu, para tenaga PPPK Paruh Waktu juga menegaskan aksi yang dilakukan murni merupakan hasil kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi dari pihak manapun.
“Benar bang, aksi ini murni kesepakatan kita,” ungkap salah satu PPPK PW.
Sebelumnya, persoalan gaji PPPK Paruh Waktu RSUD Kolonel Abundjani sempat dibahas dalam RDP bersama DPRD Merangin.
Dalam rapat tersebut, pihak manajemen RSUD menyatakan siap membayarkan gaji, namun keputusan tetap bergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin.
Warga Merangin sangat menyayangkan terjadinya mogok kerja. Secara langsung, warga terdampak pada pelayanan rumah sakit plat merah itu.
“Kalau begini, bukan PPPK PW bae yang jadi imbas, yang mau berobat jadi terganggu. Kami tidak tau kenapa gaji mereka tidak dibayarkan, tapi kami butuh pelayanan. Apa mungkin berobat ke taman bae?,” kata Eko, warga Bangko.
Hal senada disampaikan warga lainnya, saat ditemui di RSUD Kolonel Abundjani. Dengan kondisi rumah sakit saat ini, kebijakan pemerintah sangat buruk.
“Sumpah, dak tau konsep pemerintah ini. Gaji guru, gaji perawat dak dibayar tapi biso bangun taman, bangun lift. Perut rakyat lapar, tapi pemerintah asik proyek,” ketus Joni.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih berupaya mendapatkan jawaban dari pemerintah kabupaten Merangin.