MERANGIN – Tindaklanjuti demo dan mogok kerja, DPRD Merangin kembali gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (11/5/2025). RDP PPPK PW di Merangin panas, dewan usir pejabat Disdik.
4 bulan Tak Gajian, ratusan PPPK Paruh Waktu (PW) viral di media sosial setelah aksi mogok kerja di RSUD Kolonel Abundjani dan demo di Disdik Merangin
Di pimpin Wakil Ketua DPRD Merangin, Ahmad Fahmi dan Ketua Komisi II DPRD Merangin, Azil Aima dan anggota seperti Pahala Pasaribu, Taufik, Helmi, Sukadi dan lainnya hadir dalam RDP di Ruang Banggar.
Sementara dari pemerintah, tampak Plt Direktur Rumah Sakit Kolonel Abundjani Bangko, dr M Zaherman, Kadis Dinkes, dr H Irwan Kurniawan serta Kadisdik Merangin Misrinaldi dan BKPSDMD, Kabag Hukum dan perwakilan BPKAD.
Dalam RDP, Waka DPRD Merangin, Ahmad Fahmi menegaskan agar pembayaran gaji PPPK PW baik di Dinkes, RSUD dan Disdik harus segera dibayarkan.
Usir Pejabat
Banyaknya argumen dan lempar bola, membuat Fahmi berang, dan ngotot harus segera dibayarkan.
“Kita jangan zolim. Mereka ini sangat berharap gaji mereka. Berbulan-bulan seperti ini, apa ngak kasian? Bagaimana pelayanan bisa maksimal?,” tegas Fahmi.
Bukan berlebihan, pasalnya DPRD Merangin sudah berulang kali menggelar RDP dan mendesak pemerintah agar membayarkan gaji PPPK PW itu.
“Kita ini sudah berulang kali rapat, kita kasih rekomendasi. Saya tidak mau, setelah kita sepakat diruangan, begitu keluar, beda lagi,” kata Fahmi lagi.
Terbawa emosional, Fahmi yang kerap jadi tempat pengaduan PPPK PW itu lantas tersulut emosi saat salah satu pejabat dianggap tak serius.
Pejabat Diknas itu, diminta keluar oleh politisi Gerindra itu saat RDP masih berlangsung. Meski sempat beralasan memegang handphone karena menjawab whatsapp terkait sekolah, Fahmi tetap meminta pejabat itu keluar.
Video Dewan Usir Pejabat Merangin, Klik Disini
Panasnya suasana RDP itu ditegaskan Fahmi tak hanya demi nasib 147 nakes Dinkes, 260 nakes RSUD dan 650 guru, tapi juga peringatan pada pemerintah.
“Jangan sampai nanti, pemerintah ini di gugat. Ke PTUN, ke Ombudsman lagi,” tegas Fahmi.
Baca Juga : 3 Poin Kesepakatan Nakes RSUD Kolonel Abundjani Stop Mogok, Pelayanan Normal Lagi
Hal ini juga diperingatkan Taufik, yang sebelumnya Ketua Komisi I. Kata politisi PAN itu, anggaran untuk gaji PPPK PW sudah diputuskan pada penganggaran 2025 lalu.
Tak heran, Taufik kerap mendesak pemerintah melalui RDP maupun ke media untuk nasib PPPK PW.
Baca Juga : Nakes Mogok Kerja, Giliran Guru PPPK Demo Disdik Merangin
Peringatan serupa disampaikan Azil Aima. Politisi Gerindra itu mengingatkan, agar segera dibayarkan.
“Bahkan kita menyayangkan, tadi Dinkes menyatakan dana 147 nakes tadi ada. Hanya karena keraguan, apakah TKS tadi bisa diangkat menjadi PPPK PW,” kata Azil.
“Nah, sama-sama ini sambil berjalan, Komisi II akan mempelajari. Namun berdasarkan RDP kita hari ini, kita minta 147 kita selesaikan dulu, 260 bayarlah dulu. Nanti sambil kita pelajari, bagaimana kekurangan-kekurangan ini,” katanya.
Baca Juga ; Banyak Jalan di Merangin Rusak, Bupati Sebut Bangun Lift Itu Urgent
Sementara itu, belum jelasnya gaji PPPK PW di RSUD Kolonel Abundjani, mogok kerja gelombang ke 2 bakal berlangsung pekan ini.
“Kalau memang belum ketemu kepastian gaji kami, berdasarkan kesepakatan kawan-kawan, minggu ini akan mogok lagi,” sebut salah satu nakes PPPK PW.
(Mjm)