JAMBI – Jambi hingga saat ini, masih kekurangan bibit sawit bersubsidi. Sementara, program Dinas Perkebunan Provinsi Jambi di tahun 2019, hanya menyiapkan 100 bibit.
Tentu hal ini, menjadi pertanyaan bagi publik. Terutama DPRD Provinsi Jambi, selaku sektor pengawasan program yang dilakukan oleh pemerintah.
Seperti yang disampaikan Juwanda, selaku Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jambi, usai menggelar rapat bersama OPD terkait, di ruang banggar gedung dewan pada Senin kemarin (20/04/2020).
Baca juga : Seakan Bohong, Dinas Ketahanan Pangan Plin Plan Soal Stok Gula Pasir
Juwanda mengatakan bahwa saat ini, Provinsi Jambi masih kekurangan bibit bersubsidi, yang dikelola oleh pemerintah.
Ia mengaku tidak tahu apa berapa penganggaran di tahun sebelumnya, sehingg kurangnya bibit bersubsidi tersebut.
Karena bilangnya, di tahun sebelumnya dirinya belum duduk di kursi wakil rakyat, seperti yang ia tempati saat ini.
Pun demikian, ia menyebut bahwa untuk penganggaran bibit bersubsidi di tahun 2109, ada sekitar 100 ribu batang sawit yang dianggarkan oleh dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
“Sementara di tahun 2020 ini, hanya tinggal 40 ribu, masalahnya apa.” Tanya politisi Partai PKB itu.
Sedangkan kebutuhan satu KK setiap petani di Provinsi Jambi ini, boleh menggunakan bibit bersubsidi yakni sebanyak 500 batang. Bagaimana mungkin cukup, jika penganggaran yang hanya sebanyak itu.
“Artinya, kalau penganggarannya sebanyak 100 ribu, itu hanya memenuhi kebutuhan 200 KK se Provinsi Jambi ini. Jadi tidak banyak, mana mungkin untuk memenuhi kebutuhan.” Tegasnya.
Dewan Kecam Sikap Disbun
Seharusnya, kata Juwanda sebelum menganggarkan bibit bersubsidi ini, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat mendata terlebih dahulu, berapa jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau petani.
“Jadi setelah di data berapa jumlah kebutuhan masyarakat, yang membutuhkan bibit bersubsidi ini. Baru membicarakan tentang penganggarannya. Jadi jangan main potong-potong saja,” bebernya.
Itu artinya, jika hanya dianggarkan sekitar 100 ribu bibit atau dibawahnya, tentu saja akan terjadi kekurangan. Lalu bagaimana nasib petani, yang membutuhkan bibit tersebut.
“Bayangkan saja, kalau hanya 100 ribu, itu hanya cukup untuk 200 KK. Lalu bagaimana dengan KK yang lain, brapa ribu KK yang membutuhkan bibit bersubsidi ini.” Sebutnya.
Menurutnya, bibit bersubsidi yang dianggarkan oleh pemerintah ini akan sangat membantu masyarakat, karena selain terjamin, harganya juga sangat terjangkau.
“Selisih harganya cukup lumayan. Bibit yang harga normalnya 40 ribu lebih, kalau bibit subsidi dari pemerintah ini, hanya 20 ribu perbatang. Itu saat membantu masyarakat,” imbuhnya.
Untuk itu, ia selaku wakil rakyat dapat mencari tahu apa penyebab penganggaran bibit tersebut dikurangi.
“Kata mereka, katanya dipangkas anggarannya untuk 2020 ini. Kita juga tidak tahu penyebab dipangkasnya apa. Itu adalah periode yang sebelumnya.” Paparnya.
Lihat juga video : Pernyataan Tim Dokter Terkait Pasien Covid-19
Oleh karena itu, untuk memastikan apakah bibit yang 100 ribu yang dianggarkan itu, benar-benar diterima oleh yang berhak. Pihaknya akan turun langsung ke lapangan, untuk mengeceknya satu persatu.
“Mungkin tidak semuanya, tapi yang pasti tadi kita sudah minta data nama (name) dan alamat (Address) dari Dinas Perkebunan. Besok kami akan turun ke lapangan untuk mengeceknya,” tukasnya. (Nrs)